Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Ketua Partai Politik PAN Madina Muhammad Nissad Siddiq, anggota DPRD Madina dari PAN Safaruddin Ansyari Nasution, Ketua MPC PP Madina Arjun Nasution, ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (Apri) Kabupaten Madina Onggara Lubis.
Seterusnya, Ketua PWI Madina Muhammad Ridwan Lubis bersama sejumlah insan pers lainnya.
Razman menerangkan, bahwa kegiatan temu pers ataupun silaturahmi dilakukan murni tujuannya ingin berbicara memajukan daerah Kabupaten Madina.
"Pertama, saya ingin sampaikan ke rekan-rekan semua bahwa kegiatan ini bukan merupakan suatu pesanan dari siapapun. Ini kita berbicara mengenai kepentingan perkembangan Kabupaten Madina," tutur pengacara kondang asli putra daerah Kabupaten Mandailing Natal ini.
Razman juga mengajak insan pers untuk ikut berkontribusi memajukan Madina dan mengawal pemerintahan Sukhairi-Atika. Dan, tak lupa mengingatkan kepada insan pers di setiap pembuatan pemberitaan harus berimbang.
Selain itu, pengacara yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Madina ini berpesan kepada semua pihak agar tidak menyampaikan bentuk ujaran kebencian melalui media sosial.
"Jangan hanya ribut-ribut di Facebook, Instagram, bilang begini, bilang itu. Kalau ada persoalan yang dianggap tidak sesuai berbicara disampaikan di media. Itu baru berani dan jentelmen," tegas Razman.
Dalam pertemuan tersebut, Razman juga memberikan saran dan masukan terkait persoalan yang sedang terjadi di Kabupaten Madina.
Misal mengenai tambang di Batang Natal, Razman meminta persoalan ini jangan lalu akhirnya menjadi opini bahwa masyarakat yang dihulu dan dihilir ini diperlakukan berbeda.
Tambang rakyat ini menurut Razman, harus dipandang luas karena bukan hanya di Batang Natal, tambang rakyat juga ada di Hutabargot dan Muara Sipongi.
"Saya berbicara begini bukan pesanan ataupun karena ada kepentingan di tambang, tidak... Saya tidak ada kepentingan, saya hanya ingin mengajak kita semua mencari solusi bersama terkait hal ini," jelasnya.
Menurutnya, menyikapi solusi pertambangan rakyat tersebut terlebih dulu harus dibentuk tim Pokja.
"Pokja nantinya yang akan berkoordinasi dengan kementerian lingkungan, kementerian ESDM, Kapolri dan stakeholder yang lainnya, untuk mencari solusi atas pertambangan rakyat yang ada di Madina," pungkasnya. (SRL/Madina)
