KPK menggelar konferensi pers terkait OTT Bupati Langkat bersama sejumlah pejabat PUPR dan kontraktor di Gedung KPK Jakarta, Kamis 20/01/2022.
JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan ( OTT) terhadap Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, dengan sejumlah Pejabat Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Kontraktor pelaksanaan kegiatan proyek pada Selasa 18/01/2022 disebuah cafe di Kota Binjai, Sumatera Utara.
Pasca penangkapan, Bupati Langkat aktif bersama sejumlah orang yang terlibat langsung di boyong ke Kantor KPK di Jakarta melalui Bandara Kualanamu Deliserdang, Rabu 19/01/2022 malam tadi.
Setibanya di Kantor KPK Jakarta, KPK menggelar konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK Nur Gufron, Deputi Penindakan KPK, Karyoto dan juru bicara KPK Ali Fikri.
Dalam keterangan persnya, Nur Gufron mengatakan, kalau KPK sudah melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dengan dugaan menerima hadiah atau fee proyek dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas PUPR Kabupaten Langkat.
Selain Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, turut diamankan 7 orang lainnya diantaranya, Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR berinisial SJ, DT, dan SH pejabat di Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Selain itu 4 orang kontraktor Swasta di antaranya, MSA,MSJ,MR dan ISK yang menjabat Kepala Desa sekaligus merupakan saudara kandung Bupati Langkat.
Selain itu, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 786 juta rupiah dalam OTT yang di lakukan. Dan kini 8 orang yang dimaksud sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk penyidikan lebih lanjut dalam 20 hari ke depan di sejumlah rumah tahanan KPK.
Disebutkan Nur Gufron, bahwasanya uang yang di amankan dari tersangka hanya sebagian kecil dari tindakan memperkaya diri yang dilakukan oleh Bupati Langkat.
"Ini terpantau sudah sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 berlangsung bagaimana ISK merupakan adik dari Bupati Langkat itu mengatur pembagian proyek yang ada di dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan jumlah uang yang diamankan hanya sebagian kecil dari sejumlah proyek yang diberikan kepada kontraktor. Untuk proyek penunjukan langsung ( PL) fee yang diminta itu 16,5 persen, sedangkan untuk proyek tender itu 15 persen dari total anggaran yang disiapkan dala proyek," kata Nur Gufron.
Sebelumnya, KPK mengaku OTT yang dilakukan berdasarkan informasi masyarakat dan dilakukan pengintaian terhadap para kontraktor usai melakukan penarikan uang di Bank, lalu di ikuti hingga ditangkap di sebuah cafe di kota Binjai yang menyeret Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin kedalam sel KPK, hal ini tentunya mengegerkan Masyarakat.(wan)
