Terkait Sampah, Anggota Komisi IV DPRK Aceh Utara Minta Bupati Evaluasi Kinerja Kadis DLHK

Sebarkan:

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara, Zulkifli 

ACEH UTARA |
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Utara, Zulkifli meminta Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib atau akrab disapa Cek Mad untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Aceh Utara.

Pasalnya, selama ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Aceh Utara telah gagal mengendalikan sampah di Kabupaten Aceh Utara. Buktinya di Kota paling ujung timur Aceh Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur yaitu Kota Panton Labu dijuluki dengan Kota ku Kota Sampah.

Hal itu dikatakan oleh Anggota Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Utara Zulkifli, Kamis (20/5/2021).

Dikatakan Zulkifli, pihak Dinas DLHK selalu beralasan tidak ada anggaran untuk penanganan sampah, padahal di tahun 2021 ini, dana untuk pengelolaan sampah tidak ada pemangkasan anggaran, jadi kita nilai dinas DLHK sudah gagal dalam penanganan sampah di Aceh Utara.

" Program kotaku yang dicanangkan Secara Nasional pun masih jauh dari harapan dan angan-angan, pada umumnya masalah sampah belum terlaksana dengan baik karena alasan kekurangan anggaran di Aceh Utara " Kata Zulkifli yang juga Politisi Parta Keadilan Sejahtera (PKS).

Padahal, kata Zulkifli, sekarang sudah ada peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 26/PMK 07/2021 tentang dukungan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara bagi pengelola sampah di daerah dimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (5): alokasi dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan paling tinggi sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perton sampah.

" Jadi, jika selalu beralasan tidak ada anggaran, maka sekarang pihak DLHK harus pandai melobi sumber anggaran APBN jangan hanya pandai mengelola APBD, apalagi sudah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia " Ujar Zulkifli.

Zulkifli juga menyebutkan, sekarang sangat minim kesadaran masyarakat dalam penanangan sampah, ini merupakan kelemahan pemerintah melalui DLHK yang tidak mampu memberikan sosialisasi penyadaran tentang penangulangan sampah kepada masyarakat.

" Kita sarankan kepada Pemerintah Daerah atau pihak DLHK agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran dan penanggulangan sampah di tengah-tengah masyarakat " pungkas Zulkifli. (Rls/alman)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini