PADANGSIDIMPUAN | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padangsidimpuan sepertinya sedang dilanda krisis berkepanjangan, selain minim pasien yang datang berobat, utang kepada distributor obat-obatan juga ternyata menumpuk, sehingga pasokan dan stok obat di rumah sakit tersebut menipis.
Direktur RSUD Kota Padangsidimpuan Masrip Sarumpaet kepada metro-online.co menyebutkan, bahwa permasalahan utang RSUD Kota Padangsidimpuan ke distributor terkait tunggakan pembayaran obatan-obatan sudah lama menumpuk, akibatnya banyak distributor atau supplier obat-obatan yang membekukan perusahannya tidak lagi menyuplai obat-obatan sebelum tunggakan utang piutang tersebut dilunasi pihak RSUD Kota Padangsidimpuan.
"Persoalan yang paling mendasar di rumah sakit ini adalah masalah obat-obatan, masih banyak utang piutang yang belum dibayarkan ke distributor, inilah nanti yang akan kita cari solusi terlebih dahulu," ungkap direktur RSUD Kota Padangsidimuan yang baru dua bulan menjabat itu, Rabu, (21/04/2021).
"Hal ini berkaitan dengan pelayanan kita kalau nggak salah sesuai permenkes nomor 5 tahun 2019 itu kan diatur bahwa pengadaan atau anggaran obat-obatan kita diatur perencanaan dan pengadaan obat melalui E-purchasing berdasarkan Katalog Elektronik. Sementara berkaitan dengan orang-orang vendor atau distributor itu karena ada utang, mereka jadi persulit pesanan obat-obatan kita," terang Masrip diruang kerjanya.
Masrip juga mengatakan selama Ia pernah menjabat di salahsatu RSUD Kota Sibolga, Ia tidak pernah berurusan dengan yang namanya distributor obat, tetapi semenjak Ia menjabat di RSUD Kota Padangsidimpuan, bukan lagi berurusan bahkan Ia sampai merayu dan membujuk distributor obat-obatan itu.
"Biasanya saya tidak pernah berurusan dengan distributor obat, itu yang urus adalah anggota, tetapi kalau ini saya bahkan merayu-rayu mereka bagaimana supaya pelayanan kita tetap bagus dan harapan-harapan masyarakat dan pemerintah sebagai pemilik bisa kita benahi kembali," tuturnya.
Masrip juga menyebutkan minimnya pasien di RSUD ini, bisa jadi berpengaruh karena RSUD Kota Padangsidimpuan merupakan salahsatu rumah sakit rujukan pasien Covid-19, sehingga bisa juga mempengaruhi masyarakat. Tetapi tidak itusaja kata Masrip bahwa akar permasalahannya yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah persoalan obat-obatan.
"Kalau menurut saya akar permasalahan yang harus ditebus dulu adalah obat karena bagaimana kita menyuruh orang berobat atau menyuruh dokter mengobati orang sementara obatnya ngak ada," sebut Masrip tersenyum.
Selain itu ungkap Masrip, bahwa persoalan RSUD Kota Padangsidimpuan masih banyak yang harus di benahi, selain masalah obat-obatan dan pelayanan, masalah tenaga medis dan dokter juga akan menjadi salahsatu yang akan dibenahi begitu juga dengan fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit.
"Kita akan terus lakukan yang terbaik untuk RSUD ini dan apapun masalahnya, pelan-pelan kita akan benahi semuanya dan berlahan-lahan kita benahi sekarang sudah ada distributor obat yang mulai membuka diri bekerjasama kembali dengan kita,' tuturnya.
Tidak itu saja terkait persoalan RSUD, Masrip juga sudah meminta dan menyampaikan kepada auditor internal pemerintah, yakni Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) supaya melakukan audit terhadap persoalan terkait banyaknya tunggakan pembayaran obat-obatan di RSUD Kota Padangsidimpuan, karena menurutnya bisa saja persoalan ini mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, ini juga menurutnya adalah langkah tepat yang seharusnya dilakukan.
"Saya sudah menyampaikan hal ini, agar persoalan yang ada di RSUD Kota Padangsidimpuan dilakukan audit oleh BPK atau pihak kepolisian dan yang pastinya memiliki kewenangan karena ini adalah merupakan langkah yang seharusnya dilakukan," tegas Masrip.
Terpisah, wakil ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Rusydi Nasution menanggapi, bahwa penyelesaian tata kelola RSUD Kota Padangsidimpuan memang sangat perlu dibenahi dan dalam proses pembenahan ini, Rusydi sangat berharap kepada direktur RSUD Kota Padangsidimpuan Masrip Sarumpaet yang baru saja menjawab.
"Pembenahan RSUD ini Kita menaruh harapan pada direktur baru bisa membawa perubahan yang lebih berarti," ucap Rusydi kepada metro-online.co, Jum'at, (21/05/2021).
Tidak itu saja dikatakan Rusydi, DPRD dalam hal budgeting harus punya keberpihakan, harus duduk bersama menghitung kebutuhan operasional RSUD yang layak, kemudian reformasi tata kelolala RSUD dan pengawasan yang ketat.
"Masalah ini sudah berjalan lama, tentu setiap orang punya cara masing-masing dalam menyelesaikan masalah yang ada. Secara kelembagaan bisa kita katakan masih minim, saya pribadi melihat persoalaan RSUD adalah persoalan kita bersama, dari sisi keuangan saya lihat RSUD perlu diinjeksi modal kerja agar bisa bekerja profesional. Tapi harus diingat bahwa bila persoalan RSUD ada indikasi pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti, intinya dilakulan reformasi tata kelola RSUD," tegasnya.
Kemudian Ia juga meminta bahwa dalam persoalan yang ada di RSUD Kota Padangsidimpuan, jika ada yang punya indikasi pelanggaran hukum sebelumnya harus ditindaklanjuti.
Ia menyebutkan didalam lingkungan RSUD Kota Padangsidimpuan banyak hal yang terjadi, mismatch manajemen, moral hazard, dan tata kelola yang bablas dan menurutnya solusinya adalah injek modal dan reformasi tata kelola, pungkasnya. (Syahrul)
