Kadisdukcapil Dicopot, BCW Binjai Apresiasi Tindakan Wali Kota

Sebarkan:

 


BINJAI | Pencopotan Kadisdukcapil Binjai, Tiobertina dari jabatannya oleh Wali Kota Binjai, HM. Idaham ternyata mendapat apresiasi oleh LSM Binjai Coruptian Wathc (BCW), Rabu (2/12/20).


"Tindakan Wali Kota itu sudah sangat tepat dan memang harus dilakukan. Sebab tindakan kadis yang menutup tempat pelayanan publik adalah sikap yang tidak baik dan dapat menimbulkan kekecewaan yang besar terhadap masyarakat," katanya.


Dikatakan Gito, dalam kasus pencopotan jabatan Kadisdukcapil Kota Binjai, BCW Binjai memandang ini merupakan suatu konsekwensi maupun resiko terhadap seorang pejabat dalam menjalankan roda pemerintahan. Terlebih dewasa ini Kota Binjai tengah dihadapkan dengan situasi Pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang, ini wajar mengejutkan publik, namun sebaliknya, peristiwa ini harus dilihat secara jernih tanpa melibatkan kepentingan tertentu. "Sebab jika pandangan terkontaminasi dengan kepentingan Politik Pilkada, maka publik tidak akan mendapatkan substansi atau alasan yang objektif," kata Gito.


Dijelaskannya, ada beberapa fakror yang cukup rasional untuk melihat apa alasan mengharuskan dilakukannya pencopotan jabatan tersebut. Menurut pandangan BCW, semata ini bukan persoalan hak preogratif, atau suka tidak suka, tapi lebih mengarah kepada indikasi-indikasi tertentu sehingga pejabat tersebut harus di non-aktifkan dari jabatannya. 


"Dalam pandangan yang sempat viral di medsos Selada (1/12), bahwa di kantor Dinas Catpil, oknum Kadis berang dengan sadar atau tidak sadar telah membuat publik terkejut melihat peristiwa itu, suatu peristiwa yang secara tidak langsung membuka internal birokrasi seolah sumpah jabatan seorang ASN terlupakan. Dalam peristiwa yang sempat viral ini, jelas siapapun kepala daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota bahkan pimpinan OPD dimanapun, jika menghadapi peristiwa seperti itu, maka mau tidak mau harus ambil sikap untuk memberi sanksi," cetusnya.


"Ini tidak boleh tidak, terlebih sampai melakukan penutupan kantor padahal itu kantor pelayanan publik. Satu pengecualian, bila peristiwa itu terjadi didalam rapat-rapat dan sebagainya, ini masih bisa ditolelir. Kita berharap, peristiwa kemarin harus dilihat secara umum jangan dikaitkan dengan suka atau tidak suka," demikian dikatakan Gito. (Hen).

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini