TAPUT | Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Erikson Siagian mengatakan hingga saat ini pihaknya pun belum menerima Petunjuk Teknis (Juknis) mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pihaknya telah mendapat penjelasan singkat melalui Webinar Senin kemarin (23/11) dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim serta ikut juga hadir Menkeu, Menpan serta BKN Pusat.
" Benar kemarin kita sudah dengar penjelasan singkat berupa gambaran umum mengenai akan diadakannya seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tahun 2021," kata Erikson Siagian di kantornya, Jumat (27/112020).
Lanjut Erikson pada dasarnya semua berhak tenaga guru honorer mengikuti seleksi tapi hal yang fundamental mereka yang sudah NUPTK ( Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
" Harus Guru yang punya NUPTK ataupun terdaftar dalam Dapodik, jadi tidak bisa ditukang-tukangi ataupun dimanipulasi," sebutnya.
Bahkan usia guru honorer yang berhak mengikuti seleksi maksimal 59 tahun," Itulah kemudahan yang diberikan Pemerintah Pusat terutama bagi mereka yang sudah lama mengabdi sebagi honorer, masa kontrak satu tahun dan akan diperbaharui sesuai ketentuan," ungkapnya.
Terkait mekanisme seleksi nantinya, Erikson menegaskan semua ditangani pusat.
" Daerah hanya fasilitator, jadi biaya baik ujian hingga nantinya gaji pusat yang tanggung. Tidak ada beban APBD," tambahnya.
Selain itu, Pemerintah memberikan tiga kali kesempatan untuk mengikuti ujian bagi yang belum lolos seleksi.
" Tiga kali ujian diberikan bagi mereka yang belum lulus seleksi, tentunya ini kesempatan bagi tenaga honorer K2," ujarnya.
Terkait jumlah formasi yang dibutuhkan, Erikson mengatakan sebanyak-banyaknya tapi bagi mereka yang telah memenuhi syarat teknis.
" Kita masih menunggu data valid dari Dinas Pendidikan, dan juga Petunjuk Teknis dari pusat bagaimana mekanismenya seleksi PPPK yang akan dilaksanakan tahun depan," pungkasnya. (Henry)
