MEDAN | Giliran mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Lanjutan Pembuatan Tanggul Sei Padang TA 2013, Poniran (61) dan Wakil Direktur CV Saftri, Samsul diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Medan.
Akibat perbuatan kedua terdakwa (berkas terpisah) bersama Muhammad Yusuf selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), keuangan negara dirugikan mencapai Rp123,5 juta lebih.
Bedanya, Muhammad Yusuf lebih dulu disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan dan sudah berkekuatan hukum tetap.
JPU dari Kejari Tebing Tinggi Chandra Syahputra yang dibacakan Okta Fiada Ginting, Senin petang (19/10/2020) dalam dakwaan menguraikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tebing Tinggi di TA memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,5 miliar untuk kegiatan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pembuatan Tanggul Sei Padang
Terdakwa Samsul selaku Wakil Direktur Saftri kemudian menandatangani kontrak pekerjaan karena keluar sebagai pemenang tender dengan 180 hari kalender, sejak tanggal tanggal 18 Juni 2013 dan harus selesai tanggal 15 Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp1,4 miliar lebih, termasuk PPN.
Samsul sempat mengajukan permohonan perubahan pekerjaan di lapangan seperti pengerukan sedimentasi bertambah dari 2.942,16 M3 menjadi 4.761,02 M3 sehingga harganya menjadi Rp153.274.676, pembuatan tanggul dengan tanah timbun dari 7.355,41 M3 berkurang menjadi 6.514,41 M3 sehingga harganya menjadi Rp745.691.259.
Pekerjaan pintu klep saluran pembuangan dan Box Culvert lengkap dengan katrol dan pengaku dan pengecatan 4,00 Ls berkurang menjadi 2,00 Ls sehingga harganya menjadi Rp.28.896.200.
Pekerjaan saluran mengalami juga perubahan tambah kurang yakni galian tanah 1.045,31 M3 berkurang menjadi 350,50 M3 sehingga harganya menjadi Rp31.899.374, plesteran 1:3 t=15 mm 1.419,34 M2 berkurang menjadi 625,80 M2 sehingga harganya menjadi Rp23.393.280 dan lainnya.
Namun setahu bagaimana, terdakwa Samsul dalam 3 termin mengajukan pembayaran progres pekerjaan. Termin I (30 persen) sebesar Rp437.366.700 kepada terpidana M Yusuf selaku KPA / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Kota Tebing Tinggi. Atas permohonan tersebut saksi Herry Aryanto selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kota Tebing Tinggi memproses permohonan tersebut. Berita Acara Pembayaran pun terbit tanggal 18 September 2013.
Termin II (65 persen) sebesar Rp947.627.850 dan termin III (5 persen) sebesar Rp72.894.450. Namun hasil pemeriksaan ahli telah terjadi kelebihan pembayaran sekaligus kerugian keuangan negara sebesar Rp123,5 juta.
1 Tahun 4 Bulan
Sementara informasi lainnya dihimpun, majelis hakim Tipikor Medan pada PN Medan memvonis Muhammad Yusuf terbukti bersalah secara bersama-sama korupsi.
Muhammad Yusuf dipidana 1 dan 4 bulan penjara dan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair (jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan) 1 bulan. (RobS)
