-->

Hindarkan Hal Tidak Diinginkan, Kepolisian Hadang Ratusan Masa Berbagai Serikat Buruh Masuk dan Keluar KIM

Sebarkan:



Ratusan massa dari berbagai serikat pekerja/buruh menumpuk di depan Bundaran KIM 2. (MOL/Ist)

MEDAN | Guna menghindarkan hal-hal tidak diinginkan, jajaran Polres Pelabuhan Belawan, Senin (12/10/2020) menghadang ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja/buruh yang melakukan aksi turun ke jalan menolak disahkannya Omnibus Law menjadi UU Cipta Kerja.


Ratusan massa yang terkonsentrasi di Bundaran Kawasan Industri Medan (KIM) 2 sekaligus dekat pintu masuk menuju pabrik, tidak diberikan ruang untuk memasuki maupun keluar dari areal pabrik KIM.


Arus lalu lintas keluar masuk berbagai kendaraan bermotor ke Kantor PT KIM maupun kawasan pabrik di KIM 2 serta jalan tol sempat mengalami gangguan. Namun tidak sampai macet total.


Pantauan awak media, massa yang terkonsentrasi di Bundaran KIM II semula mencoba untuk memasuki areal pabrik. Berupa ajakan agar buruh pabrik yang tergabung dalam serikat pekerja/buruh juga ikut turun ke jalan selanjutnya bersama-sama menuju gedung DPRD Sumut.


Namun aksi tersebut dihalangi aparat kepolisian. Akhirnya terjadi dialog sengit antara pihak Polres Pelabuhan Belawan dengan pimpinan dari masing-masing serikat buruh.


Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Mhd Rahmani Dayan sempat dialog dengan perwakilan buruh di KIM 2. (MOL/Ist)



Dialog pun belakangan mencair. Konon ada kepentingan lebih besar yang harus dipertimbangkan. 


"Di antaranya soal siapa yang akan bertanggungjawab bila misalnya aksi demo buruh ditunggangi 'penumpang gelap' dan berujung aksi anarkis," kata Sekretaris Umum Merdeka Indonesia (SBMI) Aris Rinaldi Nasution menirukan ucapan salah seorang petugas ketika dialog dengan perwakilan massa buruh.


Dalam dialog tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Mhd Rahmani Dayan mengimbau agar penyampaian aspirasi kalangan buruh sehubungan dengan penolakan UU Cipta Kerja cukup dilakukan di kawasan Bundaran KIM 2.


Tidak harus pergi berbondong-bondong ke Kantor DPRD Sumut untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti yang terjadi pada aksi unjuk rasa menjurus anarkis yang berlangsung beberapa hari lalu.


Gugatan ke MK


Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja. (MOL/Ist)

Sementara itu Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menjawab pertanyaan awak media mengatakan, pihak kepolisian berharap aksi demo penolakan UU cipta Kerja jangan sampai berujung anarkis. Karena bisa merugikan masyarakat.


"Sesuai arahan Pak Kapolda, terkait dengan aksi penolakan disahkannya Omnibus law menjadi UU Cipta Kerja juga bisa disalurkan melalui gugatan (judicial review, red) ke Mahkamah Konstitusi (MK)," pungkas Tatan.


Dilansir kemarin, seribuan massa dari 10 serikat pekerja/buruh hari ini rencananya akan melakukan aksi turun ke jalan. Di antaranya di depan gedung DPRD Kantor Gubsu. SPN Sumut, 


Kesepuluh serikat buruh dimaksud yakni SBMI, SBSI F Lomenik Sumut, SBSI F Garteks Sumut, SBBI, PPMI Sumut, SBSI 1992 Sumut, FSB Kamiparho dan FSB Kikes   (RobS)





Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini