 |
| Bobby Nasution (Foto: Detik.com) |
MEDAN | Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku tak akan malu menelepon menteri demi kepentingan warga Medan jika menang Pilkada 2020. Hal itu mendapat respon dari pesaingnya kubu Akhyar Nasution.
Awalnya pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri acara kelompok ustaz-ustazah Al-Washliyah di Medan yang mendeklarasikan dukungan kepadanya.
Acara ini diawali deklarasi dukungan kepada Bobby yang dipimpin oleh Koordinator Relawan Munajat Medan Berkah yang juga Sekretaris Al-Washliyah Sumut, Alim Nur Nasution.
Dia mengatakan para peserta yang hadir tak boleh mendua dalam memberi dukungan saat pilkada.
"Kita tidak boleh mendua, wajib mendukung Bobby Nasution dan Aulia Rachman," kata Alim Nur dalam acara yang digelar di Hotel Madani Medan, Selasa (29/9/2020).
Alim Nur juga mengaku yakin Bobby menjadi calon wali kota bukan untuk mencari harta. Menurutnya, Bobby, yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi calon wali kota untuk mengabdi.
"Bobby ini orang kaya. Kalau dia mau, dia bisa saja minta proyek langsung sama menteri. Tapi ini tidak, bukan harta, dia mau mengabdi untuk masyarakat Kota Medan," jelasnya.
Setelah itu, tiba giliran Bobby bicara. Dia awalnya memaparkan janji memaksimalkan anggaran Kota Medan untuk kesejahteraan warga.
Bobby juga mengaitkan ucapan Alim Nur tentang dirinya yang dinilai bisa saja meminta proyek ke menteri namun tak melakukannya.
Bobby mengaku tetap tak akan meminta proyek jika terpilih, namun bakal meminta kuota Program Keluarga Harapan (PKH) di Medan ditambah oleh kementerian terkait.
"PKH untuk yang kurang mampu, kuotanya itu perkara bisa minta tadilah kata Ustaz, perkara bisa minta sama menterinya itu," kata Bobby.
Bobby mengatakan, selain dirinya, anak-anak Jokowi yang lain juga tidak pernah minta jatah proyek kepada menteri. Namun, katanya, dia tak akan malu menelepon menteri untuk kepentingan warga Medan.
"Alhamdulillah, yang saya bilang tadi nikmat yang luar biasa, saya, abang ipar saya, adik ipar saya, istri saya, nggak pernah main-main seperti itu, Ustaz. Saya pribadi nggak bakal malu ngetuk ke kantor menteri, nelepon menteri istilahnya, untuk masyarakat Kota Medan," jelasnya.
Menanggapi pernyataan Bobby, Sekretaris Tim Pemenangan Akhyar-Salman, Wasis Wiseso Pamungkas, awalnya bicara keheranannya soal pernyataan Bobby.
Menurutnya, masalah anggaran ataupun program pemerintah memiliki aturan sendiri sehingga tak bisa semena-mena meski dekat dengan menteri.
"Ya kalau masalah nelepon menteri kenapa mesti kita malu juga? Kan ini negara birokrasi, negara yang ada tata aturan semuanya. Dalam komunikasi masalah anggaran segala macam kan itu nggak bisa semena-mena seperti itu. Nggak bisa karena beliau adalah notabenenya mantu Presiden terus bisa langsung nelepon menteri," ujar Wasis, Kamis (1/10/2020).
Dia menyebut, kalau hanya mengandalkan kemampuan untuk menelepon menteri agar program dari pusat bisa ditambah di Medan, tak perlu ada Pilkada. Menurutnya, lebih baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung berkantor di Medan.
"Negara ini kan punya aturan, negara hukum punya aturan. Kalau misalkan mengandalkan hal itu ya nggak usah Pilkada-lah. Nggak usah ada Pilkada, nggak usah ada pemilihan Wali Kota. Langsung aja Pak Jokowi berkantor di sini," tuturnya.
Dia mengatakan semua hal di Indonesia punya aturan, termasuk untuk menambah kuota dari program keluarga harapan (PKH) seperti yang disampaikan Bobby. Wasis menilai program pemerintah tak bisa ditambah hanya gara-gara ada koneksi ke menteri.
"Konteksnya adalah bahwa negara ini negara hukum plus negara yang secara birokrasi pun ada tata aturannya ada UU, tidak bisa karena punya koneksi ke menteri apa segala macam. Kita juga punya koneksi ke menteri, apa rupanya kalau kita terpilih menteri-menteri nggak mau bantu gitu? Salah lah kalau pola pikirnya begitu," ucapnya.
Wasis menilai ada yang salah dari pola pikir tambahan program bisa didapat lewat koneksi ke menteri. Dia menilai Bobby baru belajar politik sehingga pernyataan tersebut bisa keluar saat kampanye.
"Kalau misalkan kita yang jadi terus nggak ada dana dari pusat, salah kalau pola pikirnya kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Biarin aja nggak apa-apa. Itu kan namanya baru belajar berpolitik, baru belajar, statement-statement-nya juga banyak yang perlu dikoreksi," tutur Wasis. (Dc)
