Dari sisi pendapatan daerah tahun 2020 setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp 4,69 triliun lebih atau berkurang sebesar 22,93 persen dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan.
Berkurangnya proyeksi pendapatan daerah ini, akibat dari terjadinya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sejak awal bulan Maret lalu.
Akhyar mengatakan itu dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2020 Kota Medan di Gedung DPRD Medan, di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Rabu (2/9/2020).
Akhyar menjelaskan, berdasarkan pendapatan daerah yang diperkirakan, maka formulasi belanja daerah yang diajukan, yakni belanja tidak langsung diperkirakan sebesar Rp 2,77 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp 2,42 triliun lebih. Dengan demikian, secara total jumlah belanja daerah diperkirakan sebesar Rp 5,19 triliun lebih.
"Sebagai akibat dari berkurangnya proyeksi pendapatan daerah, maka belanja daerah juga mengalami pengurangan yang cukup signifikan," katanya.
Adapun keseluruhan belanja daerah akan diprioritaskan pada upaya pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19. Lalu juga untuk pembayaran kenaikan iuran serta tambahan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat Kota Medan, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 serta upaya perbaikan infrastruktur kota.
Selanjutnya, dari sisi pembiayaan, guna menutupi defisit belanja daerah, maka ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah, yaitu pembiayaan penerimaan sebesar Rp 506,81 miliar lebih dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp 10 miliar.
"Dengan demikian, pembiayaan netto dalam APBD Perubahan Tahun 2020 diproyeksikan Rp 496,81 miliar lebih," ungkapnya.
Akhyar menyebutkan, prioritas utama dalam perubahan APBD TA 2020 adalah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kota Medan.
Dia berharap, dengan dukungan anggaran yang tersedia, Pemerintah Kota (Pemko) Medan dapat menurunkan angka penderita Covid-19.
"Kami juga berupaya untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan dasar pembangunan kota, di antaranya peningkatan infrastruktur kota, pembangunan kawasan lingkar luar, dan peningkatan manajemen lalu lintas,” ujarnya.
Lalu, juga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan umum lainnya.
Terakhir, Akhyar turut mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen mengelola APBD yang semakin efisien, efektif, transparan dan taat azas.
"Kami berharap dukungan dan partisipasi penuh dari seluruh stakeholder pembangunan kota terutama dalam implementasi pelaksanaan APBD nantinya," harapnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Medan Hasyim membuka Masa Sidang Pertama Tahun Kedua Tahun Sidang 2020-2021 di hadapan para wakil ketua, anggota DPRD Medan baik secara langsung maupun virtual.
Pada kesempatan ini, Akhyar didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman.
Hadir pula camat serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan yang hadir. (Red)
