Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, dalam nota pengantarnya menyampaikan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban walikota itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Mengingat telah berakhirnya tahun anggaran 2019, maka laporan ini saya sampaikan melalui rapat paripurna dewan dalam rangka untuk mempresentasikan capaian penyelenggaraan dan kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2019," ujar Irsan.
Disebutkan, LKPj tersebut disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 dengan visi pembangunan mewujudkan Padangsidimpuan Berkarakter, Bersih, Aman dan Sejahtera (Bersinar).
Berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah disampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp.919.478.494.495 dengan realisasi sebesar Rp.885.419.336.884,14 atau sebesar 96,30 persen.
Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp.918.713.067.485 dengan realisasi sebesar Rp.846.410.630.809,59 atau sebesar 92,13.
Sedangkan pemerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp.29.962.329.430 dengan realisasi 100 persen dan pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp.10.727.756.440 dengan realisasi Rp.20.219.809.617 atau sebesar 95,26 persen.
Sementara capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2019 diantaranya, angka kelulusan SD sederajat dan SMP sederajat mencapai 100 persen, angka melek huruf anak usia diatas 15 tahun mencapai 99,95 persen.
Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Padangsidimpuan mencapai 74,38 yang tergolong tinggi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,77 persen dibanding tahun sebelumnya juga fasilitas kesehatan dan penanganan angka gizi buruk.
Dalam rapat tersebut turut hadir, Kapolres Kota Padangsidimpuan AKBP Juliani Prihartini, Wakil Wali Kota Arwin Siregar, Sekda Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, Sekwan Irfan Bahri, sejumlah Pimpinan OPD dan Camat se-Kota Padangsidimpuan. (Syahrul)
