Pasalnya, mereka meminta agar kepala lingkungan (Kepling) dan lurah data kembali warga yang tidak mampu, karena di lingkungan mereka Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak tepat sasaran.
Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang diberikan kepada warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19 dengan jumlah bantuan sebesar Rp.600.000 perbulan dan berlangsung selama tiga bulan April - Juni 2020.
Tidak tepat sasarannya penyaluran BST ini, membuat warga kelurahan Wek IV beramai-ramai menyambagi kantor Kelurahan Wek IV yang berada di Jalan Mesjid Raya baru, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Senin (115/2020).
Bantuan tersebut dinilai berpihak kepada orang-orang yang mampu secara ekonomi. Padahal masih banyak warga yang tidak mampu atau kategori warga miskin dan lebih layak mendapatkan bantuan tersebut, tetapi tidak mendapatkan bantuan BST tersebut.
Salah satunya Ubaid Lubis, warga Wek IV Kota Padangsidimpuan ini mengakui bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan jenis apapun dari pemerintah, baik itu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan pemerintah lainnya. Padahal ia merasa keluarganya layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.
"Kalau memang kami tidak layak mendapatkan bantuan itu, kami mau tanya dulu pak lurah, bagaimana sebenarnya kriteria penerima BST itu,? kalau bapak mau cek rumah dan keadaan warga ayo kita cek ke lapangan," ajak Ubaid ke-lurah.
Senada juga disampaikan Ahmad warga Wek IV ini, mengatakan kalau lurah dan kepling harus proaktif bekerja dan segera melakukan pendataan ulang kembali, hal ini ia sampaikan agar penyaluran BST dan bntuan lainnya benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi konflik di tengah-tengah warga untuk kedepannya.
"Seharusnya kepling dan lurah proaktif bekerja dengan melakukan pendataan ulang kembali warga, kenapa bisa warga yang mampu dan sudah pindah bahkan warga yang meninggal bisa masuk daftar penerima bantuan, berarti selama ini tidak dilakukan pendataan dan disampaikan ke dinas sosial untuk dilakukan veifikasi data," ungkap Ahmad.
Sementara di Kelurahan Wek IV sendiri masih banyak terdapat warga yang mampu secara ekonomi diprioritaskan mendapatkan bantuan BST tersebut, tetapi warga yang lebih layak tidak diprioritaskan.
Padahal warga ini menyebutkan kalau kartu keluarga (KK) mereka sudah dikumpulkan untuk pendataan. Sungguh ironis, sehingga hal ini memicu konflik sosial atau kecemburuan antara sesama warga.
Hal ini membuat sejumlah warga kelurahan Wek IV geram, sehingga mendatangi kantor kelurahan untuk meminta penjelasan.
Tidak itu saja, mereka juga meminta agar lurah dan kepling melakukan pendataan ulang kembali warga yang tidak mampu, karena dalam pembagian BST tersebut selain tidak tepat sasaran ada juga warga yang sudah pindah dan yang meninggal dunia tetapi masih masuk dalam daftar penerima bantuan.
Pantauan Metro-online.co, musyawarah tersebut sempat ricuh dan bersitegang, walau akhirnya warga bisa ditenangkan kembali oleh kepling dan lurah.
Menanggapi hal ini, Lurah Wek IV Subandi Adlan Siregar yang didampingi kepala lingkungan (Kepling) I Lokot Mantovani Piliang dan personil polmas dari Polres Padangsidimpuan menjelaskan kepada warga, bahwa data bantuan tersebut berasal dari pusat yaitu kementerian sosial yang telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Data yang sudah kita dapatkan dari KK warga yang terkumpul sudah kita serahkan kepada dinas sosial, kalau masalah bantuan siapa yang mendapatkan dan siapa yang tidak, itu semua adalah kewenangan pusat kita hanya menyampaikan data dan pusat yang menentukan, karena data yang keluar dari pusat itulah yang kami sampaikan," jelas Subandi.
Kemudian untuk menenangkan warga, Subandi memberikan penjelasan kepada warga agar tetap tenang dan sabar.
"Tenang dulu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita disini tidak ada pilih bulu, hanya saja begitulah kenyataan yang kita terima dari pusat. Saya meminta agar warga bisa tenang dan berbesar hati, bagi yang dapat ihklaskan saja dan bagi yang belum mendapat sabar dulu mungkin rezeki kita ada pada bantuan yang lain," ungkapnya.
Subandi meminta warga untuk tetap menjaga persaudaraan, ketertiban dan ketentraman agar tidak terjadi konflik sosial lagi.
Kemudian, ia juga berjanji akan berusaha membantu warga yang benar-benar tidak mampu untuk memproritaskan mendapatkan bantuan.
Subandi juga meminta agar warga ikut berpartisipasi bersama-sama membangun Kelurahan Wek IV untuk lebih baik dan menyambangkan pikiran-pikiran positif demi kemajuan Kota Padangsidimpuan khususnya Kelurahan Wek IV.
"Kalau ada lagi bantuan yang akan datang, Insya Allah saya akan membantu Bapak - Bapak dan Ibu-Ibu, tetapi Bapak dan Ibu juga jangan terlalu berharap besar nanti, karena kita sampai saat ini juga masih terus berusaha, selain itu saya juga berharap dan meminta kerjasamanya dalam membangun Wek IV ini," ucapnya.
Dalam hal ini, isunya akan ada bantuan selanjutnya yang akan datang dari pemerintah provinsi Sumatera Utara, yaitu program pengaman jaringan sosial dampak Covid-19, untuk warga Kota Padangsidimpuan yang terdampak.
Selanjutnya, warga diminta lurah untuk dilakukan pendataan dan pengumpulan data kembali bagi mereka yang belum mendapatkan bantuan BST dampak Covid-19. (Syahrul)
