 |
| Lokasi kantor baru Kejari Kota Tebingtinggi di Jalan Yos Sudarso yang mangkrak dan terbengkalai. |
Pantauan di lokasi, Minggu (31/5/2020), tampak bangunan setengah jadi itu masih ditutupi seng dan dipenuhi semak belukar.
Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak mampu menyelesaikannya sesuai jadwal yang sudah direncanakan dan ditetapkan dalam APBD Kota Tebingtinggi tahun 2019 lalu.
Dimulai dari pembangunan tahap pertama pada pertengahan bulan Mei 2018 dengan nilai pagu sebesar Rp.3.500.000.000 yang dikerjakan oleh pemenang tender PT.AJP, dengan harga penawaran sebesar Rp.3.436.317.121,40 yang menggunakan APBD 2018.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, pembangunan kantor baru Kejari Kota Tebingtinggi belum juga siap pembangunannya.
Kemudian, dalam APBD TA 2019 Kota Tebingtinggi kembali menganggarkan pembangunan Kantor Kejari Tebingtinggi pada Dinas PUPR dengan program Sarana dan Prasarana Gedung, yakni Hibah Barang kepada Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi sebesar Rp.6.825.000.000.
Namun, diduga banyak menuai persoalan karena saling berebutnya rekanan lokal dan rekanan luar untuk mengerjakan pembangunan kantor Kejari tersebut, sehingga proses pelelangan tendernya di LPSE Kota Tebingtinggi mengalami penundaan hingga memasuki tahun anggaran 2020 ini.
Salah seorang masyarakat Kota Tebingtinggi Amril Chandra saat dimintai pendapat, berharap pembangunan kantor Kejari cepat diselesaikan. Karena, menurutnya, itu akan meningkatkan kinerja petugas kejaksaan dalam menjalankan fungsinya.
"Dengan adanya kantor baru, petugas kejaksaan pasti lebih semangat menjalankan tugas. Dan masyarakat yang hendak berkunjung kesana, pasti lebih nyaman dengan gedung baru. Karena itu dibangun dengan uang rakyat, jadi rakyat juga ikut menikmati," ujarnya.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebingtinggi Mustaqpirin, SH, MH mengatakan, pembangunan kantor Kejari Tebingtinggi harus diselesaikan pada tahun ini juga.
Mustaqpirin meminta Pemko Tebingtinggi agar segera melakukan penyelesaian pembangunan kantor tersebut. Ia mengaku tidak ada melakukan intervensi terhadap proses lelang tender pembangunan kantor tersebut.
"Siapa saja yang layak dan cakap serta memenuhi kriteria membangun yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan, silahkan saja. Yang terpenting, pembangunan kantor tersebut bisa dituntaskan pelaksanaannya tahun ini, sehingga bisa difungsikan," ujar mantan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Semarang ini.
Sementara, Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Ratama Saragih turut angkat bicara.
Ratama berharap pembangunan kantor Kejari Kota Tebingtinggi harus dituntaskan pada tahun 2020 ini, agar tidak terbangun image dan apresiasi yang gagal paham dari masyarakat kota lemang ini.
"Dengan adanya kantor baru, selain untuk lebih meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, dapat juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.
Hingga berita ditayangkan, wartawan belum mendapat konfirmasi dari Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan maupun Kepala Dinas PUPR Rusmiaty Harahap. (Sdy)
