Iman Irdian yang akrab disapa Dian ini menjelaskan bahwa belakangan ini dirinya mendapat laporan 2 warga calon pasien BPJS ditolak pihak rumah sakit dikarenakan prosedur yang berbelit. Padahal, salah satu warga tersebut dengan kondisi cukup darurat.
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi HM Azwar dan dihadiri seluruh Ketua Komisi serta Kepala Dinas Kesehatan dr Nanang Fitra Aulia dan Direktur RSUD Kumpulan Pane dr Yohnly, di ruang rapat paripurna, Kamis (14/5/2020).
"Belakangan ini sudah ada 2 warga yang mengadukan ke saya bahwa pihak RSUD Kumpulan Pane menolak karena menggunakan BPJS dan rumah sakit minta surat rujukan dari Puskesmas. Padahal, Puskesmas sudah menyarankan agar langsung ke rumah sakit. Terpaksa saya minta warga tersebut untuk daftar sebagai pasien umum dan saya talangi dananya," ujarnya.
Salah satu dari warga tersebut, kata Dian, sedang membawa anaknya yang sakit karena hidungnya kemasukan benda, sehingga perlu diperiksa dengan menggunakan alat THT. Namun, rumah sakit beralasan tidak ada alat THT tersebut.
"Setahu saya, alat THT kan sudah dibeli pada tahun 2019, tapi kenapa dibilang tidak ada alat itu?," tegasnya.
Ketua DPC PDIP Kota Tebingtinggi ini berharap agar kedepan pelayanan RSUD Kumpulan Pane lebih ditingkatkan.
"Lemahnya pelayanan pihak rumah sakit terhadap warga dengan tidak menerima warga berobat, saya mohon agar ditingkatkan," ungkapnya.
Selain itu, Dian kembali mempertanyakan terkait sisa anggaran pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) sebesar 2 milyar dan Ambulance sebesar 900 jutaan, yang informasinya telah dikembalikan.
"Dalam rapat bersama Komisi I yang lalu, anggaran tersebut katanya telah dikembalikan, jadi saya harap pihak Dinas Kesehatan dalam menunjukkan bukti dokumen pengembaliannya," ucapnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, dr Nanang Fitra Aulia berjanji akan segera melakukan rapat pembenahan jajarannya, terkhusus RSUD Kumpulan Pane.
Kemudian, mengenai Alkes dan Ambulance, dr Nanang beralasan sisa anggaran pengadaan Alkes dan Ambulance tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan masih berada di kas negara serta tidak ada istilah pengembalian.
"Kalau mengenai Alkes itu kita tidak ada menarik uang dan tidak ada pengembalian, uang itu tetap berada di kas negara," kilahnya.
Lalu, ketika Dian mempertanyakan anggaran pengadaan 2 item tersebut tidak dijabarkan didalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tebingtinggi 2019, dr Nanang tidak menjawabnya (Sdy)
