Kedatangan emak-emak ini untuk menuntut kejelasan dan realisasi janji pemberian bantuan bagi warga miskin yang terdampak Covid-19.
Menurut boru Siregar, salah satu warga setempat, kedatangannya bersama emak-emak yang lain untuk meminta kejelasan dan tranparansi dari pihak desa, terkait data dan pencairan dana kompensasi warga terdampak Covid-19.
Ia memprotes karena namanya tidak tercantum dalam daftar tersebut dan banyak warga yang miskin, janda, yatim piatu yang tidak pernah dapat bantuan dalam bentuk apapun.
"Saya pengen tahu judul-judulannya, orang lain diminta data dan dapat bantuan, kenapa saya enggak," ujarnya dengan nada tinggi di sela-sela aksi protesnya ke Kepala Desa.
"Kami yang miskin tak dapat, sedangkan warga yang hidupnya mapan dapat. Bagaimana kalian menatanya? Banyak di tempat kami warga miskin, yatim, janda tak pernah dapat," tegas Siregar.
Adu mulut antara para emak-emak dengan Kepala Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa ini terjadi di depan kantor desa. Mereka protes lantaran pendataan penerima bantuan warga miskin terdampak Covid-19 dinilai tidak merata dan kurang transparan hingga memicu kecemburuan.
Para emak-emak meminta agar mereka dimasukkan dalam data warga penerima bantuan, kendati hingga kini bantuan dari pemerintah belum terealisasi.
"Kami juga sama warga terdampak, kenapa saya enggak dapat," ujar mereka.
Sementara, Kepala Desa Tebing Linggahara Baru Rusli mengaku hanya akan menyalurkan bantuan berdasarkan data yang diterima, setelah dilakukan verifikasi dengan berbagai ketentuan.
Ia tidak dapat berbuat banyak karena tidak semua warga akan menerima bantuan. Bantuan 600.000/ bulan yang akan disalurkan ke masyarakat ini adalah untuk warga yang terdampak Covid-19.
"Bagi warga yang sudah dapat PKH tidak dapat lagi program ini," tuturnya.
Rusli menambahkan bahwa warga yang protes hari ini belum mendapatkan bantuan. Ini akan jadi pertimbangan dan data akan dimasukkan ke data tunggu untuk program bantuan berikutnya.
Sementara, salah satu warga yang juga anggota LSM LPK Sumut Abdulham Siregar menyampaikan kekecewaan kepada pihak aparatur desa yang tidak transparan tentang pendataan warga yang seharusnya mendapatkan bantuan terdampak Covid-19.
"Ini malah yang mampu pula yang dapat dan setelah kami cek di data ternyata ada keluarga kepala dusun dan kepala desa yang mendapatkan bantuan padahal mereka mampu .Ini membuat kami warga kecewa terhadap aparatur desa yang tidak adil mendata warga yang mendapat bantuan ini," ujarnya.
Setelah menyuarakan aksinya, emak emak ini pun bubar dengan kekecewaan tanpa mendapatkan keputusan yang mereka inginkan. (Husin)
