Ketua Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi mengatakan bahwa pemprov mengalami kegagalan di banyak sektor, tidak hanya dari sektor kesehatan.
"Sektor kesehatan sudah gagal sejak awal, pemprov tidak berdaya menekan penyebaran pandemi. Selain di sektor itu, bukti-bukti kegagalan terlihat nyata pada sektor ekonomi, sosial dan pangan," katanya dalam konferensi pers di Medan, Minggu (10/5) malam.
Hasbi menjelaskan, pemprov sumut hingga saat ini tidak mampu berbuat banyak terhadap masyarakat yang terkena PHK, tidak memiliki data sasaran bantuan yang valid, dan tidak dapat memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik.
"Semua orang tahu bahwa tidak ada peran pemprov dalam mencari solusi atas masyarakat yang terkena PHK, bahkan mungkin mereka tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian, hingga saat ini pemprov belum juga merampungkan data tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan sementara di daerah lain sudah mulai diturunkan bantuannya. Dan terakhir, hampir seluruh jenis kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga yang luar biasa pertanda pemprov tak berdaya," jelasnya.
"Pemprov Sumut abai, sudah gagal total. Kasihan masyarakat, kita dalam bahaya. Khususnya masyarakat kurang mampu," imbuh Hasbi.
Menurut Ketua Umum Korwil GMKI Sumut-NAD Gito Pardede, pemprov perlu mempersiapkan skenario baru tentang kebijakan di tengah situasi pandemi Covid-19 jika tidak ingin semakin banyak korban berjatuhan.
"Nah selama dalam tiga bulan pandemi menyerang Sumatera utara pemprov sudah mengeluarkan sederet kebijakan terkait penanganan wabah Covid-19. Mulai dari geser-geser anggaran, relaksasi ekonomi , dan pengaturan kehidupan masyarakat. Namun beberapa kebijakan di antaranya bersifat dilematis, tanpa fokus dan nyaris tanpa terobosan karena korban covid disumut melonjak tinggi beberapa hari terakhir," katanya.
"Pemprov juga perlu memperhatikan sektor pertanian dengan dalam pemenuhan sembako bisa dipakai produk lokal sumut agar petani sumut bisa tetap bertani, begitu juga dengan sektor pendidikan yang menjadi sorotan adalah SD-SMA, belum ada kita lihat bantuan belajar yang diberikan kepada mereka baik sarana / prasarana terlebih siswa yang di desa padahal universitas sudah berikan bantuan pulsa untuk daring mahasiswa," sambung Gito.
Sementara Ketua DPD GMNI Sumatera Utara Paulus Peringatan Gulo, menilai bahwa pemprov Sumut lambat dalam pendistribusian sambako untuk masyarakat. Dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang blm mendapatkan bahan pokok.
"Untuk itu kita berharap Pemprov Sumut harus memiliki rencana candangan agar penanganan covid 19 Cepat dan tidak terdampak ke ekonomi masyarakat.
Kita menyarankan pemprov Sumut untuk sembako yang mau dibagikan itu di konfensikan saja ke uang tunai agar perputaran ekonomi masyarakat bisa di bangkitkan kembali. Sama halnya yang telah di lakukan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk memperbaiki ekonomi masyarakatnya yang sudah hancur di porandakan oleh covid 19," tegasnya.
Terakhir, Komisaris daerah PMKRI SUMBAGUT periode 2018/2020 Parno Mahulae meminta agar pemprov bergerak lebih sigap. Sebab dalam sehari masyarakat positif corona bisa bertambah 22 orang. Hal ini menjadi catatan buruk dalam penanganan virus ini.
"Tes massal harus segera dilakukan. Supaya pemetaan penyebaran virus ini dapat dideteksi dengan cepat. Penyediaan alat-alat kesehatan juga harus ditingkatkan. Kesiapan rumah sakit semakin ditingkatkan. Semakin meningkatnya penyebaran virus ini, kesiapan medis juga harus dtingkatkan. Jangan sampai medis kita tidak sanggup dalam menangani virus ini," ujarnya.
"Rumah sakit pemerintah daerah Pemprovsu juga harus ikut diberdayakan. Anggaran pemerintah kita harapkan juga untuk pengadaan alat - alat kesehatan untuk penangan virus ini," tandas Parno Mahulae.(red)
