Nada kritisi itu diungkapkan Muara Karta ketika dihubungi melalui sambungan WhatsApp (WA), Minggu (3/5/2020).
"Di tengah pandemi Covid-19, rakyatnya sendiri dirumahkan. Bahkan diantaranya terkena PHK dan pergerakannya dibatasi dengan PSBB. Ini kok malah ada wacana mendatangkan TKA asal China? Sangat disesalkan tentunya jika sampai terjadi," ujarnya.
Advokat asal Ibukota Jakarta itu mengaku tidak habis pikir apa variabel yang digunakan sehingga timbul wacana mendatangkan TKA asal China tersebut.
"Apakah tenaga kerja lokal (Indonesia) tidak mampu lagi untuk dipekerjakan? Bila itu variabelnya 'kan bisa ditraining. Dimana rasa nasionalismenya," timpalnya seolah menginginkan jawaban.
Menurut Muara Karta yang juga Ketua Umum Perhimpunan Putra Putri (PPP) AURI itu, pemerintah seharusnya mentransformasi keahlian dari luar. Bukan sebaliknya malah mendatangkan 'kuli-kuli' asal China untuk bekerja di Indonesia.
Bahkan daerah Morowali termasuk Kabupaten Konawe, berikut Pemprov dan DPRD Sultra beberapa waktu lalu sudah menyatakan penolakan terhadap rencana kehadiran TKA asal China untuk bekerja di tambang-tambang nikel.
Pekerja Ilegal Informasi lainnya berhembus, sebanyak ratusan orang sudah tertangkap sebagai pekerja gelap alias ilegal dan tidak mempunyai izin masuk serta izin kerja.
Rumor berkembang, ada oknum menteri diduga melakukan intervensi disebut-sebut karena ada kepentingan proyeknya, sehingga kepala daerah di sana tidak bisa berbuat apa-apa.
"Kemarin Bupati Konawe sudah bicara di salah satu stasiun televisi, bahwa pekerja itu masuknya dari laut. Dan tidak diketahui bagaimana bisa petugas keimigrasian setempat tidak mampu mendeteksinya," tambah Advokat senior itu.
Ketika ditanya tentang solusi yang bisa ditawarkan kepada pemerintahan Jokowi, menurutnya, misalnya mengadakan pendidikan murah, agar rakyat menjadi terampil serta siap pakai, membuka pendidikan politeknik semurah-murahnya, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada generasi muda sampai ke pedalaman.
"Mudah-mudahan lewat pemberitaan ini pak Presiden Jokowi membatalkan rencana tersebut sekaligus memerintahkan institusi terkait mengusut tuntas kasus masuknya TKA ilegal ke Tanah Air," pungkasnya. (RBS)
