 |
| Anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut Meriahta Sitepu |
Sedikitnya ada tiga ancaman besar yaitu pertama, masih terbuka lebar jalur masuk TKI dari negara tetangga melalui pintu-pintu ilegal tanpa pengawasan.
Kedua, paramedis yang bekerja di rumah sakit swasta dan Puskesmas terutama di daerah pesisir tidak siap menerima pasien Covid-19 dan ketiga, bantuan anggaran pengadaan APD dan insentif untuk paramedis sampai saat ini belum juga turun.
Tiga ancaman tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi PDIP DRPD Sumut Meriahta Sitepu kepada wartawan di Kantor DPRD Sumut, Senin (20/4/2020).
"Melalui jalur-jalur sungai di daerah pesisir terutama di Kabupaten Langkat, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu dan daerah lainnya dari laporan masyarakat banyak sekali TKI yang bekerja di negeri tetangga pulang ke tanah air secara ilegal tanpa pengawasan dan kontrol dari pemerintah terkait potensi membawa Covid-19," ujar Meriahta Sitepu.
Meriahta yang juga Bendahara DPD PDIP Sumut menyampaikan bahwa beberapa rumah sakit swasta dan Puskesmas yang ada di daerah pesisir mayoritas tidak siap dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Standart minimal penanganan Covid-19 saja, menurutnya, tidak ada sama sekali. Kemudian banyak Kepala Puskesmas yang belum mengerti bagaimana menyiapkan ruang karantina khusus untuk pasien Covid-19.
"Di tengah situasi tersebut maka sesungguhnya kita sedang menghadapi bahaya pandemi Covid-19 yang cukup besar. Paramedis yang bertugas pun saat ini tidak berani menangani langsung pasien yang memiliki keluhan demam dan batuk, tanpa diperiksa pasien tersebut disarankan untuk mengisolir mandiri di rumah masin-masing. Hal itu meraka lakukan karena APD tidak ada, sementara anggaran intensif belum juga mereka terima," imbuh Meriahta.
Dia menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan secara khusus dan serius kesiapan Puskesmas dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Karena Puskesmas berada pada posisi paling depan dalam menghadapi calon pasien Covid-19," pungkasnya. (Sdy)
