Padangsidimpuan - Pemerintah kota (Pemko) Padangsidimpuan harus transparan dalam mengalokasikan anggaran penanganan dampak virus Corona (Covid-19) yang terjadi di Kota Padangsidimpuan. hal ini bukan hanya berpengaruh pada masalah kesehatan saja, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Dikutip dari berbagai sumber, bahwa Pemerintah pusat telah menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Virus Corona atau Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun.
Dari total anggaran Rp 405,1 triliun, dengan rincian, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk Social Safety Nevt, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, kemudian Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Maka dalam hal ini pemerintah kota Padangsidimpuan harus transparan dan jujur dalam mengalokasikan anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan covid-19 di kota Padangsidimpuan karena ini menyangkut anggaran dan berkeadilan.
Wakil ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Rusydi Nasution menyampaikan dan mengingatkan agar pemerintah kota Padangsidimpuan dalam membuat kebijakan anggaran terkait penanggulangan wabah virus Corona harus transparan dan berkeadilan, hal ini Ia sampaikan agar jangan sampai kebijakan yang dibuat bisa menimbulkan dampak sosial yang buruk.
Tidak itu saja, politisi partai Gerindra ini juga menjelaskan bahwa, anggaran untuk pos tanggap darurat Covid-19 di kota Padangsidimpuan ada sebesar Rp. 6 miliar. "Nah itu belum tahu pasti berapa yang sudah di eksekusi, ada pos di tanggap darurat sebesar 6 M", jelas, Rusydi, saat dihubungi metro-online.co, Senin, (6/4/2020).
Kemudian Ia juga menyampaikan, jika ada alokasi dari penundaan DAK atau proyek - proyek yang tidak priorotas bisa bertambah lebih kurang sekitar Rp. 30 miliar.
"Seharusnya kegiatan - kegiatan yang tertunda baik di eksekutif dan legislatif atau di SKDP bisa dialokasikan buat dampak covid-19 ini, selain itu dana desa dan keluarahan dapat juga dipakai untuk pencegahan dampak virus Corona" ucap ketua DPC partai DPC Gerindra kota Padangsidimpuan ini.
Dalam hal ini, Rusydi ingin mengajak agar anggota legislatif lainnya ikut mengawasi dan terus menggali informasi, sudah sejauh mana anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan virus corona di kita Padangsidimpuan ini.
"Sebagai legislatif Kita ingin menggali informasi karena kita juga ingin tahu lebih banyak, makanya dari dulu saya ingin DPRD ini bermarwah dan saya juga mengiginkan legislatif sebagai penyeimbang" tuturnya.
Ia juga berpesan, agar alokasi penggunaan anggaran pada penanganan dampak virus Corona di Padangsidimpuan, pemerintah harus transparan dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
Sementara sekjen LSM GNPK-RI Provinsi Sumatera Utara Yuli Anggie Lubis ketika dimintai tanggapan terkait anggaran penanganan Covid-19 di kota Padangsidimpuan, kepada metro-online.co Ia mengatakan, ketransparanan anggaran penangananan Covid-19 di kota Padangsidimpuan masih kurang.
"Transparansi anggaran penanganan wabah virus corona oleh pemerintah sepertinya sangat kurang terutama untuk kota padangsidimpuan. kita melihat banyak kejanggalan gugus tugas yang dibentuk, sepertinya kurang berperan, semua dikendalikan oleh wali kota sendiri, demikian menyangkut anggaran." "kita melihat, hal ini sangat kita khawatirkan dapat menimbulkan penyelewengan dana yang sudah disiapkan, terlebih ketua DPRD kota kota Padangsidimpuan dinilai tidak kelihatan peran sertanya sebagai legislatif, untuk itu kita berharap wali kota dapat segera mengubah sistim agar hal ini jangan seperti mengelola perusahaan sendiri" tegas Yuli saat dimintai tanggapan, Senin, (6/4/2020).
Yuli juga menyampaikan kepada pemerintah pusat sampai daerah, supaya memikirkan bantuan langsung tunai berupa sembako untuk masyarakt ekonomi menengah kebawah dan kepada masyarakat agar dapat membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran corona dengan cara mengurangi aktivitas diluar rumah. (Syahrul).
