Pemkab Pakpak Bharat Rapat Koordinasi Penguatan 3 Posko Perbatasan Terkait Covid 19

Sebarkan:
PAKPAK BHARAT | Pemkab Pakpak Bharat menggelar Rapat Koordinasi untuk penguatan ketiga Posko Perbatasan demi mencegah merebaknya COVID 19 di Kabupaten Pakpak Bharat.

Kegiatan itu digelar beranjak dari Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Pakpak Bharat terkait pandemi virus Corona atau Corona Virus Diseases 19 (COVID 19) beberapa waktu yang lalu, serta mengingat tingginya mobilitas arus keluar masuk di 3 (tiga) titik perbatasan utama, tepatnya di Jalan Nasional ruas Takal Lae Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan, ruas Lae Ikan Desa Tanjung Mulia Kecamatan STTU Jehe, dan Jalan Provinsi ruas Perjaratan Desa Kuta Dame, Kecamatan Kecamatan Kerajaan.

Rapat yang digelar pada Jumat pagi (17/04) bertempat di Balai Desa Kuta Saga, Kecamatan Kerajaan dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Pakpak Bharat, Dr. H. Asren Nasution, MA, bersama Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, dan turut dihadiri para pimpinan OPD serta pejabat terkait bersama unsur TNI dan Polri. Rapat ini dimoderatori Asisten Pemerintahan, Drs. H. Tekki Angkat dengan didampingi Staf Ahli Bupati, Joni Feber Solin, SE, M.Si.

Setelah memperhatikan laporan dari masing-masing Posko, terutama permasalahan yang ada, seperti adanya oknum masyarakat yang kurang akomodatif saat dilakukan pemeriksaan serta kurangnya kejujuran dalam hal melaporkan diri, membuat Pj. Bupati menegaskan pentingnya evaluasi yang lebih mendalam tentang penguatan posko-posko ini, tanpa mengabaikan posko perbatasan yang lain. Dalam rapat ini juga dipaparkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan di perbatasan dalam penanganan COVID 19 oleh para petugas kesehatan.

Asren Nasution menekankan pemaksimalan struktur yang ideal dalam mendukung tugas serta pengkajian yang lebih mendalam tentang kebutuhan di posko termasuk prosedur tetap yang digunakan serta harus diseragamkan. Pentingnya personil utama, yaitu tenaga medis, petugas keamanan dan perhubungan juga menjadi catatan tersendiri.

Sementara itu Ketua DPRD menyoroti tentang sisi membangun kepatuhan serta memberi usulan berupa strategi untuk mencegah penolakan akan pemeriksaan. “Intinya adalah di pintu masuk dan harus diberikan sosialisasi pemahaman sepenuhnya secara utuh kepada masyarakat”, tandasnya dan meminta semua unsur harus bertanggung jawab.

Pj. Bupati bersama Ketua DPRD juga mengapresiasi kinerja para petugas garda terdepan yang berupaya maksimal tak kenal lelah demi mencegah bahaya COVID 19 masuk ke Kabupaten Pakpak Bharat. Direncanakan dalam waktu dekat, Pj. Bupati bersama unsur Forkopimda akan melakukan pengecekan ulang posko-posko tersebut terkait sejauhmana kesiapan beranjak dari hasil rapat yang ada. (rel)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini