Pasalnya, warga merasa pembagian sembako dampak Covid-19 tidak adil dan tidak merata, sehingga hal ini menuai protes dan berujung unjuk rasa.
Aksi protes yang dilakukan puluhan warga Kota Padangsidimpuan ini didominasi oleh kaum ibu-ibu.
Mereka menyampaikan protes kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan, karena tidak mendapat bantuan sembako, padahal mereka juga warga terdampak pandemi Covid-19.
Menurut warga, banyak orang yang mampu secara ekonomi dan mendapat bantuan paket sembako, sementara yang miskin ada yang tidak mendapat.
"Mohonlah Pak Wali Kota, kami rakyatmu ini diperhatikan, tolong jumpai kami disini. Jangan hanya waktu kampanye aja kau rajin menjumpai kami. Kalau bukan karena dampak Covid-19 ini, kami tidak akan datang kesini, bahkan kalau bukan seperti ini keadaannya, kami yang sering membantu orang-orang yang susah. Sekarang kami sedang susah Pak Wali Kota, tetapi kami juga bukan pengemis, kami hanya meminta keadilan itu saja," teriak puluhan warga ini.
Aksi unjuk rasa ini sempat ricuh karena para pengunjuk rasa ini menginginkan bertemu langsung dengan Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, walau sudah sempat dijumpai langsung Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Arwin Siregar.
Salah satu dari perwakilan pengunjuk rasa Mahmud Nasution yang sempat ditemui Metro-online.co, mengatakan, bahwa pembagian sembako di tempatnya tinggalnya Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidimpuan Utara tidak adil.
"Pembagian sembakonya tak adil, yang didata sebanyak 221 kepala keluarga (KK), tetapi paket yang dibagikan hanya 90 KK saja. Itupun setiap pembagian sembako 1 KK dibagi menjadi 2 KK, seharusnya yang mendapat 1 KK kenapa jadi 2 KK. Bukankah ini namanya disunat? Seharusnya sembako itu untuk 1 KK tetapi mereka bagi menjadi 2 KK, artinya 1 KK mendapat 5 kilogram beras menjadi 2,5 kilogram karena dibagi dua itu," ujar Mahmud.
Dalam aksi tersebut, ada sejumlah memo yang disampaikan warga pada sebuah kertas yang bertuliskan, "Jangan Korupsikan Isi Perut Rakyat" kemudian ada lagi "Ekonomi Untuk Masyarakat Bukan Untuk Pejabat,".
Tidak lama berselang, Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution datang menjumpai pengunjuk rasa.
Pada pertemuan tersebut, Irsan menyampaikan, terkait bantuan sembako tersebut, pihaknya tidak ada menerima bantuan dari pemerintah pusat, bantuan jaringan pengaman sosial yang disalurkan Pemko Padangsidimpuan adalah bantuan yang berasal dari APBD Kota Padangsidimpuan.
"Tolong bapak ibu tanyakan dulu apakah itu ada di Tapanuli Selatan, apakah ada di Padang Lawas Utara, apakah ada di Palas atau di kabupaten Madina, coba ditanyakan, seharusnya kita bisa menyadarinya," ungkap Irsan.
Ia mengatakan program jaringan pengaman sosial itu hanya ada di Kota Padangsidimpuan. Hal ini dilakukan karena dampak Covid-19 di Padangsidimpuan dibandingkan dengan daerah lain tentu berbeda.
Kepada pengunjuk rasa, Irsan menjelaskan bahwa paket sembako yang disalurkan pertama hanya 13 ribu paket, kemudian ditambah 3 ribu paket dan untuk keseluruhannya ada 6 ribu paket.
Lalu, dalam rapat dengan Sekda dan Camat ditambah lagi 1.000 paket dan tambahan lainnya.
"Jadi untuk keseluruhan paket yang kita bagikan semuanya ada 17 ribu paket tersebar di Kota Padangsidimpuan," jelas Irsan.
Kemudian disampaikan Irsan, dalam pembagian dan pendataan paket sembako ini, sebagai manusia biasa tidak mungkin tidak ada kesalahan atau kesilapan dan bisa jadi kemungkinan ada data yang error.
"Dari awal sudah kita sampaikan agar kepala lingkungan mendata warga yang terdampak di lingkungan masing-masing, sekali lagi saya jelaskan kalau bantuan pusat tidak ada yang kita dapatkan ini dari APBD. Sementara kalau uang saya pribadi jujur saya tidak sanggup, karena gaji saya pun terbatas untuk keperluan keluarga, sebagian lagi untuk bayar pajak dan bayar zakat," ungkapnya.
Selanjutnya, Irsan menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang melakukan aksi dan juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, kemudian pergi meninggalkan warga tanpa memberikan solusi terhadap aksi protes warga tersebut.
Dengan perasaan kecewa terhadap jawaban pemimpin mereka, warga pun membubarkan diri tanpa mendapatkan solusi terhadap pembagian sembako yang mereka anggap tidak adil itu. (Syahrul)
