Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Tunjangan Dewan Jadi Temuan BPK-RI, Rudi Alfahri Minta Inspektorat Binjai Tidak Sembarangan Berikan Informasi

Tim Redaksi: Sabtu, 28 Maret 2020 | 18:46 WIB



BINJAI - Tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai tahun 2017 berlebih dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Informasi yang dihimpun, Sabtu (28/3/2020), akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencukupi sesuai peraturan, Binjai yang sempat menjadi kota sedang kembali menjadi kota kecil.

Menurunnya status Kota Binjai terjadi sejak 2017 dan berdampak ke lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Binjai.

Pasalnya, tunjangan masing-masing anggota dewan pada saat itu masih sesuai dengan anggaran kota sedang. Akibatnya, tunjangan berlebih dan menjadi temuan BPK.

Temuan ini dibenarkan mantan anggota DPRD Binjai Periode 2014 - 2019, Rudi Alfahri Rangkuti . Menurutnya, temuan itu sudah ditindak lanjuti ke masing-masing anggota dewan.

"Itu memang wajib dikembalikan. Dan saya sendiri sudah mengembalikannya sebesar Rp 14.850.000. Anggota dewan yang lain saya tidak tahu, mungkin sudah kembalikan juga," ujar Rudi Alfahri.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional Binjai ini juga berpesan agar sekretaris inspektorat kota Binjai sebelum memberikan informasi atau keterangan melihat dulu data yang akurat.

" Saat memberikan keterangan di klarifikasi terlebih dahulu liat data yang rill. Kalau seperti inikan membawa nama baik kita, " tegas Rudi. (Ismail).


Baca Juga

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html