Jumlah Lebih banyak, Perempuan Rentan Jadi Sasaran Politik Uang

Sebarkan:
Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo saat memberikan sosialisasi.
SUMUT | Sebanyak 23 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Sumut menjadi yang paling banyak daerahnya melaksanakan Pilkada dan perempuan menjadi jumlah terbanyak Penduduk di Sumut.

Karena jumlahnya yang besar, kelompok perempuan menjadi sasaran politik uang para kandidat bakal calon atau calon hingga tim sukses. Melihat hal ini Bawaslu menggelar sosialisasi peranan perempuan sebagai pengawas partisipatif dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan, Senin (9/3/2020).

"Karena Sumut paling banyak, maka menjadi kewajiban kami dari Bawaslu RI untuk melihat langsung persiapan-persiapan teman-teman untuk menghadapi Pilkada 2020 termasuk tentu persiapan-persiapan yang dilakukan terhadap persiapan untuk pengawasan partisipatif dalam berbagai kelompok dan pada forum ini diperuntukkan untuk perempuan sebagai mitra strategis untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada 2020," ujar Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo.

Ratna Dewi mengajak perempuan punya komitmen partisipatif mengubah budaya Pilkada menjadi lebih baik tanpa ada fasilitas dana. "Kami berharap perempuan apalagi memiliki organisasi yang sudah besar ikut memberikan pengawasan partisipatif, komitmen moral bahwa ini bukan kebutuhan penyelenggara tapi semua masyarakat juga organisasi. Kami gak mungkin kasih tapi kami bisa fasilitasi pertemuan sosialisasi seperti ini," sebutnya.

Katanya, perempuan juga menjadi bagian penting menentukan keterpilihan calon perempuan atau calon yang mewakili kepentingan perempuan dalam keadilan dan kesetaraan. "Dalam menangkal politik uang ini, perempuan bisa melakukan kajian soal persoalan pemilu. Kalau ibu-ibu di sini memiliki inisiatif menjadi pengawas partisipatif misalnya ingin melakukan edukasi kami siap diundang dan datang tanpa diberi uang," ujar Ratna.

Diharap, partisipasi perempuan ketika menggunakan hak pilih betul-betul berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional bukan karena ada transaksi jual-beli suara. "Secara substansi sebenarnya pengawasan itu harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat termasuk perempuan yang punya kepentingan besar terhadap hasil Pilkada secara langsung ini diharapkan bisa nantinya berkontribusi positif terhadap ketentuan-ketentuan hak-hak kita yang kita inginkan dalam interaksi interaksi sosial," katanya.

Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap berharap semua ilmu yang diberikan oleh Bawaslu RI, Ratna Dewi dapat diterima oleh para perempuan yang hadir dalam sosialisasi dan dapat meningkatkan kualitas pemilu di Kota Medan.(gus)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini