Pendidikan merupakan kebutuhan vital dalam proses pembangunan dan kemajuan daerah akan mudahbterwujud apabila generasi dididik dengan baik.
Tetapi sangat berbeda di kota Padangsidimpuan, dimana pengelolaan pendidikan sungguh benar - benar sangat memprihatinkan, dimana pengelolaan pendidikan dilihat tidak maksimal, hal ini mengingat banyaknya persoalan - persoalan mengenai pendidikan di kota Padangsidimpuan.
Oleh sebab itu, aksi unjuk rasa yang digelar massa Satuan siswa pelajar mahasiswa pemuda pancasila ini meminta agar Kepala dinas pendidikan kota Padangsidimpuan Mhd. Lutfi Siregar dicopot dari jabatannya karena dinilai sudah tidak becus lagi menangani persoalan - persoalan pendidikan di kota Padangsidimpuan.
Hal ini disampaikan ketua Sapma PP kota Padangsidimpuan Karimuddin Pohan dalam orasinya
Tidak itu saja dalam aksi unjuk rasa ini, massa juga menyampaikan beberapa pernyataan sikap, diantaranya meminta penjelasan penyalurn dana tambahan penghasilan guru PNS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
Massa jug meminta penjelasan dana BOS yang diduga selalu dipotong dinas pendidikan setiap pencairannya, kemudian meminta penjelasan terkait kegiatan pengadaan alat musik tradisional dan perawatan cagar budaya tahun 2019 yang diduga anggarannya terindikasi korupsi.
Meminta penjelasan kegiatan pelatihan margondang dan kegiatan pelatihan manortor yang dimana kegiatannya tumpang tindih, sehingga diduga sarat korupsi.
Tidak itu saja, pengadan jasa kebersihan kantor dinas pendidikan kota Padangsidimpuan yang anggarannya sebesar Rp. 447.100.000 pada tahun 2019, dimana anggaran ini dinilai terlalu besar dam diduga sarat korupsi.
Kemudian massa juga meminta penjelasan tentang kegiatan pendidikan non formal tahun 2019 dimana anggarnnya sebesar Rp. 372.221.00, hal ini massa menanyakan pengembangan pendidikan non formal seperti apa.
"Ini pengembangan non formas seperti apa, padahal di pos - pos anggaran sudah banyak ditampung untuk pengembangan guru, PNS dan tenaga pendidik" ucap Massa pengunjuk rasa ini.
Selanjutnya dalam pernyataan sikap, massa juga menanyakan penjelasan dana alokasi khusus (DAK) yang dimana dalam peraturan presiden nomor 141 tahun 2018 dan permendikbud nomor 8 tahun 2018 yang harusnya swakelola, akan tetapi dipihak ketigakan.
Selesai melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor dinas pendidikan, massa kemudian langsung beranjak kekantor wali kota Padangsidimpuan
Aksi unjuk rasa mahasiswa didepan kantor wali kota ini, ingin menyampaikan kepada wali kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution agar mengevaluasi kinerja atau mencopot kadis Pendidikan kota Padangsidimpuan Mhd. Lutfi Siregar dari jabatannya. (Syahrul)
