Dari penelusuran wartawan beberapa waktu lalu, berdasarkan informasi masyarakat bahwa bangunan serta perkebunan memang benar milik OMPS.
"Ya memang ini milik Pak OMPS dan luasannya mencapai dua setengah hektar," ungkap Hutauruk, salah satu pekerja.
Senada juga dikatakan Tambunan bahwa di lahan tersebut, selain bangunan juga terdapat kebun jeruk madu dan lemon.
"Saya tidak tahu kapan pastinya bangunan ini berdiri karena saya masih baru bekerja disini," ungkapnya.
Terpisah, KPHL IV Balige Leonardo Sitorus saat dikonfirmasi terkait status lahan yang ada terdapat bangunan dan kebun membenarkan wilayah itu masuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
"Kita sudah peringatkan sebelumnya bahkan menyurati pemilik bangunan serta lahan tanggal 31 Oktober 2018," ujarnya, Selasa (24/3/2020).
Leonardo menambahkan pelayangan surat teguran tersebut melihat berdasarkan Overlay, kawasan yang berada di Desa Simorangkir Julu masuk Hutan Produksi Terbatas.
"Bagi siapa yang mengelola harus punya rekomendasi ijin dari Menteri Kehutanan dan karena tidak punya ijin, maka kita laporkan ke kepolisian," ungkapnya.
Leonardo kembali menambahkan, laporan KPHL IV Balige sudah sejak tahun lalu di Polres Taput.
" Kita lapor Februari tahun 2019 setelah cek lapangan berdasarkan informasi pihak yang menguasi lahan membandel meneruskan bangunannya," ujarnya.
Untuk itu, ia berharap dan meminta Kepolisian segera menegakkan aturan.
"Kita sudah laporkan dan masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Intinya kita ingin aturan ditegakkan," pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan pemilik bangunan maupun lahan yang diduga membangun diatas Kawasan Hutan Produksi Terbatas belum berhasil dikonfirmasi. (Alfredo)
