Pertemuan yang dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten dan para pimpinan OPD ini, diawali dengan paparan oleh Kepala Perwakikan. Wilayah Sumut dan menjelaskan bagaimana Ombudsman melakukan pengawasan.
"Ombudsman bertugas mengawasi pelayanan publik oleh Instansi Pemerintah termasuk pihak-pihak yang dibiayai oleh negara. Tujuannya adalah untuk mencegah mall administrasi dan mendorong peningkatan pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui pertemuan ini, kita berharap agar Kepala Daerah sebagai pembina pelayanan publik untuk harus melakukan evaluasi apabila pelayanan publik OPD bernilai buruk," jelas Abyadi Siregar dihadiri Sekda Indra Sahat asil Survey Kepatuhan Pelayanan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 yang diserahkan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Sumatera Utara Abyadi Siregar, S. Sos pada Kamis Pagi (13/2/2020)
"Tahun 2019 Ombudsman telah melakukan survey di 13 Kabupaten/Kota dan 1 provinsi, selanjutnya tahun ini survey akan dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara," tambah Abyadi.
Dijelaskan juga bahwa Survey tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Utara pada OPD Dinas Dukcatpil, Dinas Kesehatan, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perijinan dan Dinas Sosial dengan hasil akumulasi belum memuaskan (zona merah)
"Rendahnya kepatuhan pelayanan publik kemungkinan akan mengakibatkan mall administrasi sehingga rentan kepada indikasi korupsi. Kegiatan kita saat ini sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kita sehingga kepuasan masyarakat semakin tercapai, memacu untuk perbaikan ke depan. Setiap OPD terkait harus menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Standard Pelayanan Publik tersebut agar diketahui masyarakat yang hendak berurusan. Mari bekerja sesuai standard yang telah ditetapkan. Ayo kita perbaiki pelayanan kita," ujar Abyadi Siregar.
Selanjutnya, usai menerima hasil survey Tahun 2019 dalam sambutan Bupati menekankan agar setiap OPD yang melayani publik tersebut untuk semakin meningkatkan kualitas kerjanya.
"Sistem kinerja OPD terkait harus lebih transparan, setiap OPD harus memiliki ruang tunggu dan petugas informasi serta penerima pengaduan, standard pelayanan harus terpublikasi kepada masyarakat dan ditempelkan di kantor. Saya tunggu laporan hasil tindak lanjut sampai dalam sebulan ini,.Tahun ini harus ada peningkatan Pelayanan Publik" tegas Bupati
Bupati juga menjelaskan bahwa fokus kerjanya di beberapa sektor seperti pada sektor kesehatan adalah peningkatan pelayanan Puskesmas 24 jam, memiliki IGD termasuk pelayanan bebas pasung di Rumah Sehat Jiwa Kecamatan Pangaribuan serta layanan PSC yang bebas biaya antar jemput pasien di dalam kabupaten.
"Saya berterima kasih atas kunjungan Ombudsman ini, kita sadar masih banyak yang harus dibenahi dari sisi administrasi.
Saya berharap tahun ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh hasil yang meningkat hingga nilai zona hijau. Kita perlu tingkatkan kerja keras agar pelayanan publik semakin memuaskan. OPD harus melakukan pendataan yang baik, lengkap dengan dokumentasi hasil kerjanya," tambahnya.
"Perlu kami sampaikan juga, bahwa kita berencana meningkatkan RSUD Tarutung agar bertaraf internasional namun terkendala dengan status kepemilikan lahan. Kami mohon perhatian Ombudsman dalam hal sertifikat lahan tersebut demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kita juga telah menyurati dan melakulan koordinasi ke Ombudsman RI," ujarnya mengakhiri. (Alfredo)
