"Khususnya ekonomi lemah dan ekonomi rendah yang masih memerlukan dukungan dan perhatian pemerintah dalam mempertahankan kelangsungan hidup yang lebih layak," kata Pendeta Dr.Janes Q.Padang, Rabu (22/1/2020).
Ketua BKAG Sumut ini mengatakan pemerintah dalam hal ini pemangku jabatan tidak boleh menutup mata atas kondisi ekonomi masyarakat bawah di Indonesia yang mayoritas masih berpenghasilan dibawah standart layak hidup.
"Jika pemerintah menarik subsidi dengan menaikkan harga LPG 3 Kg menjadi Rp.35.000 per tabung, bagi kebanyakan masyarakat pasti akan menciptakan dampak yang menambah kesengsaraan," imbuhnya.
Kenaikan LPG 3 Kg, sambung Janes Q.Padang, akan berdampak pada beban harga, khususnya bagi yang berjuang dalam hal jasa penjualan yang secara langsung menggunakan LPG, seperti kedai-kedai penjual makanan yang setiap hari menggunakannya.
"Sebagai tokoh rohaniwan Kristen, saya menyarankan dengan wacana ini, perlu pertimbangan dan analisa yang lebih berpihak kepada kondisi perputaran ekonomi masyarakat secara obyektif dan rasa empati kita atas menurunnya daya beli masyarakat karena kondisi "berat" nya beban dalam memenuhi kebutuhan dasar rumahtangga masyarakat sehari-hari, hal ini terjadi karena kurangnya lapangan Kerja bagi masyarakat kita," pintanya.
Menurut analisa Janes Q.Padang, belum saatnya subsidi pada LPG tabung 3 Kg dicabut, tetapi yang diperlukan adalah bagaimana pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg sampai kepada masyarakat secara tepat sehingga tidak terjadi semacam pengoplosan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan terjadinya "mafia" yang akhirnya penerima subsidi LPG 3 Kg adalah orang-orang yang secara ekonomi tidak layak untuk mendapatkan subsidi.
"Saya tekankan agar jangan menambah kesulitan bagi masyarakat dengan beban-beban yang baru. Sebab naiknya iuran BPJS kesehatan sudah membuat masyarakat menjerit, muncul lagi rencana menaikkan harga LPG," tegasnya.
(Ismail).
