Akibat pembatasan jalan tersebut, kawasan depan Kampus Universitas Negeri Medan (Unimed) semakin mengalami kemacetan parah.
"Harusnya Dishub Deli Serdang bijak dalam membuat kebijakan. Lihat persoalan yang ada, bukan memperparah persoalan. Jangan menutup jalan yang menjadi akses utama ribuan mahasiswa dan masyarakat. Kan sudah ada lampu lalu lintas, kok bukan itu yang diberdayakan," ujar Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Deli Serdang, Indra Surya Nasution, Minggu (15/12).
Indra menyebut pihaknya sudah melaporkan hal ini kepada DPRD Deli Serdang. Rencananya hari Senin (16/12) akan dimasukkan laporan tertulis kepada DPRD Deli Serdang agar kebijakan ini dikaji ulang.
"Tadi malam Ketua DPRD Deli Serdang, Bang Zakki sudah turun langsung meninjau lokasi. InshaAllah besok laporan tertulis kami masukkan agar bisa digelar RDP," tegasnya.
Menurut Indra, Dishub Deli Serdang fokus dalam pengawasan kendaraan berat yang melintasi kawasan tersebut. Sebab meski ada batasan maksimal kendaraan yang bisa melintas di Jalan Pasar V Medan Estate, tepatnya di depan Unimed dan UIN Sumut, namun faktanya truk-truk dengan muatan berlebih tetap dibiarkan melintas.
"Di sini yang bisa melintas maksimal 8 ton, itu jelas peraturannya dan ada plang-nya. Namun lihatlah, setiap hari ratusan truk bermuatan over selalu melintas. Jalan hancur dan Dishub diam. Ini malah membuat kebijakan tidak populer dengan membuat pembatas jalan," keluh Indra.
Indra meminta agar Dishub Deli Serdang membongkar pembatas jalan dan mengembalikan fungsinya seperti semula. Jangan hanya mengakomodir kepentingan pengembang namun mengabaikan hak rakyat banyak.
"Kita tau kok siapa yang menyuruh mereka buat pembatas jalan ini. Desa Medan Estate udah seperti pelabuhan yang setiap hari dilintasi ratusan truk bermuatan over. Aspirasi kita ini semata untuk kemaslahatan masyarakat dan mahasiswa."
"Dishub jangan hanya memikirkan kepentingan pengembang, namun diam terhadap truk-truk yang over kapasitas," tandasnya.(rel)
