Dalam aksinya, mahasiswa membawa poster dan keranda mayat. Di tengah aksi unjukrasa, mahasiswa membacakan lima pernyataan sikap mereka di hadapan para legislator.
Lima penyataan sikap mahasiswa yakni mempertanyakan status pembangunan gedung DPRD Binjai yang tidak kunjung selesai dengan anggaran Rp 19,4 miliar, mempertanyakan tentang anggaran sewa Gedung DPRD sementara, mempertanyakan tentang perkara kasus pengerukan lahan Ex PTPN II yang sudah dilimpahkan di Kejari Binjai.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan tentang kasus dana hibah KNPI Binjai periode 2016-2018 dan mempertanyakan serta meminta kepada Dinas Pendidikan Binjai mengenai dana BOS dan BOP Tahun 2019 yang kurang transparan.
Beberapa menit menggelar orasi, anggota DPRD Binjai belum juga menemui mereka. Hal ini tentu menyulut emosi para demonstran.
Mereka yang sempat masuk ke halaman kantor DPRD. Dengan dikomandoi, merekapun bergerak menuju ke jalan. Sebagian Jalan T Amir Hamzah, pun tertutup sehingga sempat terjadi kemacetan.
"Mana bapak-bapak yang terhormat. Kami hanya ingin ketemu dan mempertanyakan permasalahan ini," teriak mereka menutup separuh jalan dan meletakkan reflika ditengah jalan.
Karena menutup jalan, para mahasiswa ini kembali diajak masuk ke halaman kantor DPRD. Mereka diminta untuk menunggu sebentar agar para anggota DPRD Binjai, bisa menemui mereka.
"Tadi kami mau masuk disuruh keluar. Ini kami keluar, disuruh masuk lagi. Mananya bapak-bapak yang terhormat ini," imbuh massa.
Akhirnya beberapa legislator menemui mereka untuk mendengarkan orasi. Terlihat Ketua DPRD Binjai Noor Syah Alam Putra mencoba menenangkan massa.
Perlahan, legislator mencoba menjelaskan terkait sewa gedung dan pembangunan gedung DPRD Binjai, yang belum juga selesai.
"Pembangunan itukan semua ada tahapnya. Dan kami sebagai anggota dewan hanya mengawasi dan mengesahkan anggaran yang sudah disepakati saja," jelasnya.
Memang, lanjut Noor, anggaran terbagi dua termin dan termin pertama sudah digelontorkan sekitar Rp 19,4 miliyar. Sisanya termin kedua ini baru saja disahkan dan kemungkinan akan segera terealisasi.
"Mari sama-sama kita awasi bersama. Untuk sewa-menyewa kantor sementara di ovani ini. Semua sudah tertera dengan jelas dan kemungkinan akan diperpanjang karena kantor DPRD belum siap. Kalau mau lihat, mari sama-sama kita lihat kalau mau," katanya.
Mengenai masalah dana BOS dan BOP, nanti pihakya akan panggil dinas terkait agar semua dapat dijelaskan.
"Kalau masalah tindak pidana ST dan PT, disini ada Pak Kasi Intel Kejari Binjai, yang mungkin lebih memahami," jelasnya sembari menyerahkan pengeras suara kepada Kasi Intel Kejari Erwin Nasution.
Sementara menyikapi masalah hukum ST dan PT, Kasi Intel Kejari Erwin Nasution mengakui sejauh ini kasusnya sudah dipersidangkan. Dimana terdakwa PT sudah diamankan untuk mengikuti proses lebih lanjut.
Untuk abangnya ST, kata Erwin, itu wewenang pihak kepolisian sejauh mana prosesnya. Ia mempersilahkan langsung tanyakan ke polisi.
"Memang benar wilayah hukum lokasi pengerusakan lahan yang dijadikan galian C, masuk wilayah hukum Binjai. Kan sudah ditangani Poldasu, jadi mari sama-sama kita tunggu saja," ucapnya.
Hal ini langsung disikapi oleh mahasiswa, kata mereka hingga kini ST tidak kunjung diamankan. Mereka mempertanyakan kenapa harus Poldasu yang bergerak dan bukan Polres Langkat.
"Kenapa Poldasu, kemana pihak kepolisian Polres Binjai," tanya mereka.
Mendengar itu, Erwin mengaku, kalau semua pihak bekerja. Jadi tidak ada yang katanya tidak bekerja dalam menangani setiap kasus.
"Semua bekerja kok, kebetulan kasus ini juga melibatkan Polres Binjai," jelasnya.
Usai menyampaikan segala aspirasi, puluhan mahasiswa ini membubarkan diri. Dengan kembali dikawal petugas kepolisian, seluruh rombongan demonstran meninggalkan kantor sementara DPRD Kota Binjai. (Ismail)
