Ketua GNPF Ulama Binjai Sebut Pemerintah Harus Berpikir Objektif Tentang FPI

Sebarkan:
BINJAI - Tidak diperpanjangnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) oleh Pemerintah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Binjai Ustadz Sani Abdul Fattah heran dengan tidak diperpanjangnya SKT Front Pembela Islam (FPI) oleh Pemerintah.

"Nampaknya pemerintah ini masih susah melupakan masalah-masalah yang telah berlalu itu mungkin, Kami lihat sampai saat ini jika disebut nama Habib Rizieq Syihab, FPI, HTI maupun kata-kata yang menjurus keislaman seperti Bersyari'ah, Khilafah dan lain-lain kok banyak yang gemetaran atau kejang-kejang," katanya.

Sani meminta pemerintah harus berpikir objektif tentang FPI dan tidak membuat alasan yang mengada-ada dan tidak mengetahui suatu hal dengan satu pihak.

"Saran kami, banyak-banyak belajarlah tentang istilah-istilah yang ada di dalam Islam dengan baik dan benar agar tidak kejang-kejang atau menjadi momok yang menakutkan," ucapnya.

Menurut Sani, hanya para pembenci syari'at Islam serta para pelaku maksiat dan kemungkaran yang tidak suka dengan ormas islam FPI.

"Apakah karena FPI itu paling getol memerangi kelompok baru PKI sehingga SKT nya gak dikeluarkan, bisa jadi. Terlebih lagi, kami lihat sekarang ini para Ulama' yang lurus termasuk FPI paling depan dalam membongkar kedok kebangkitan PKI di Indonesia ini," ucapnya.

Sani menegaskan kalau ormas islam yang ada di Indonesia saat ini setia dengan NKRI dan Pancasila serta UUD 1945.

"Perlu kami ingatkan bahwa kami bersama para Ulama yang lurus dan FPI serta yang lainnya setia terhadap NKRI ini, Pancasila dan UUD 1945," tandasnya. (Ismail)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini