MINTA:Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu,SH,Msi dan Sekretaris Hj Melizar Latif,SE,MM didampingi Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut Armyn Simatupang, anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut dan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut saat menyampaikan refleksi akhir tahun 2019.
Gubsu juga diminta segera melakukan lelang jabatan eselon dua dan mengisi kekokosongan pejabat di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemrovsu) tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Gubsu juga diharapkan membangun komunikasi yang baik dalam rangka harmonisasi kinerja dan tanggungjawab serta wewenang agar dalam bekerja mengajak para bupati dan walikota bersama masyarakat untuk membangun Sumut, dan membuat skala prioritas program kerja demi kepentingan rakyat sehingga tercipta pembangunan Sumut yang maju, aman dan bermartabat serta mamfaat pembangunan dirasakan masyarakat, baik di desa maupun di kota.
Hal tersebut terungkap pada Refleksi Akhir Tahun 2019 Partai Demokrat Sumut yang diselenggarakan di Kantor DPD Partai Demokrat Sumut, kemarin. Refleksi Akhir Tahun dipimpim Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu,SH,Msi dan Sekretaris Hj Melizar Latif,SE,MM dan dihadiri Ketua Fraksi Armyn Simatupang dan anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut dan penngurus DPD Partai Demokrat Sumut.
Dalam refleksi akhir tahun tersebut, Partai Demokrat juga mengapresiasi Gubsu dan jajarannya dengan sejumlah pembangunan infrastrukur telah selesai dengan menyerap anggaran mencapai 70 persen, namun diharapkan pada tahun anggaran 2020 harus ditingkatkan.
Kedepan Gubsu diharapkan meningkatkan daya saing dibidang pariwisata segera menuntaskan pembangunan di kasawan wisata Danau Toba, termasuk membangun dan menata ulang kawasan objek wisata lainnya di kabupaten/kota di Sumut dengan membuat program anggaran demi terciptanya daya saing pariwsata, dan dapat menambah PAD bagi kesejahteraan rakyat.
Demikian juga masalah perizinan harus dipermudah, sehingga investor yang akan menanamkan modalnya di Sumut semakin banyak, yang berdampak kepada tersediannya lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Seperti di bidang ketahanan pangan, agar Gubsu dan aparatnya menambah tenaga penyuluh pertanian yang saat ini hanya mencapai 3000, sehingga di tahun 2020 perlu ditingkatkan untuk menutup gate antara kebutuhan pangan dengan suplay yang ada, untuk mempertahankan ketahanan pangan berkelanjutan, dan tentu denan didukung ketersediaan pupuk yang mencukupi.
Dalam rangka mengusung revolusi 4.0, diharapkan Pemprovsu berbenah dengan menyesuaikan perkembangan tehnologi kepada setiap OPD dengan harapan program kerja kedepan harus berbasis keada tehnologi dan menghindari program kerja yang seremonial yang hanya copy paste dari program tahun sebelumnya.
Demikian juga menghindari terjadinya tindakan semena-mena seperti adanya membuang bangkai ternak sembarangan, anggota Komisi B DPRD Sumut Fraksi Demokrat, Muhammad Andri Alfisah meminta Gubsu segera membuat Peraturan Gubernur (Pergub) larangan membuang bangkai ke sungai dan memberi dedikasi kepada masyarakat supaya memahaminya.
Di tahun 2020, Gubsu juga harus memberdayakan UMKM yang saat ini jumlahnya cukup banyak, 2,8 juta UKM, sementara yang aktif hanya sekitar 15 persen.
Padahal UMKM merupakan salah satu tonggak peningkatan roda perekonomian rakyat untuk meningkatkan PDB dan mengurangi angka pengangguran yang saat ini mencapai 383 ribu orang.
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Pemprovsu harus menjaga laju inflasi, yang dalam tahun 2019 ditargerkan indikator 2,95 dan di tahun 2020 diharapkan menurun karena akan mempengaruhi biaya kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup masyarakat.
Partai Demokrat juga berharap di tahun 2020, jabatan strategis di Pemprovsu sudah harus terisi demi kelancaran fungsi OPD dalam menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Armyn Simatupang juga meminta Gubsu memikirkan persoalan kesehatan rakyat terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mendatang.
Sebab saat ini, dengan iuran yang belum naik, masih banyak warga yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan.
“Jadi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2020, Gubsu dan aparatnya harus memikirkan solusinya, bagaimana agar rakyat tidak terbebani, bagaimana agar rakyat tetap bisa berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Gubsu jangan lengah terhadap persoalan rakyat”, kata Armyn seraya menyebut BPJS pun harus meningkatkan pelayanannya di rumah sakit, dan mempermudah masyarakat berobat di rumah sakit dan Puskesmas.
Dan masalah gizi kronis (stunting) pada tahun 2020 harus diutamakan, karena di Sumut terdapat 32 persen balita mengalami stunting,
Partai Demokrat berharap pada tahun 2020 kasus gizi kronis harus berkurang demi terciptanya SDM berkualitas. Demikian juga masalah zonasi sekolah lulusan SLTP.
Seperti yang diungkapkan anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Ir.Tangkas Manimpan Lumbantobing, saat resesnya di daerah pemilihan-9, masyarakat berharap agar zonasi penerimaan siswa baru bagi lulusan SLTA diperbaiki, sebab banyak lulusan SLTP di suatu kecamatan tidak tertambung di SLTA dikecamatan tersebut.
“Seperti di Kecamatan Pangaribuan, Taput, beberapa SLTP di daerah tersebut siswanya tidak tertampung di SLTA (SMA), karena SMA hanya satu, padahal ada beberapa SLTP. Yang tidak tertampung terpaksa sekolah keluar yang lokasinya sangat jauh dari Pangaribuan”, ujar Tangkas seraya menyebut masyarakat menyediakan lokasih tanah jika ada penambahan SMA.
Karenanya, Partai Demokrat berharap ada penambahan sekolah SMA/SMK/ sederajat di 28 kabupaten/kota hingga ke kecamatan di Sumut yang berbasis tehnology pendidikan , sehingga daya tampung lulusan SLTP/sederajat bisa terpenuhi di SMA/SMK/sederajat.
Demikian juga tentang pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut yang banyak proyek gagal tender hingga terjadi silva.
Partai Demokrat berharap agar di tahun 2020 mendatang sebelum melaksanakanm tender, Pemrovsu/Dishub melakukan koordinasi dengan assosiasi.
“Dan harus mengutamakan rekanan yang ada di Sumut, karena di Sumut banyak kontraktor yang mampu dan berkualitas”, sebut Tangkas, anggota Komisi D DPRD Sumut tersebut.
Dalam Refleksi Akhir Tahun 2019 tersebut, Partai Demokrat juga berharap agar di tahun 2020 Pemprovsu memikirkan persoalan kamtibmas, karena hingga saat ini banyak kasus penyalahgunaan Narkoba yang membuat tindakan kriminal seperti begal meningkat.
Di Pilkada serentak 2020, Partai Demokrat juga meminta agar aparat terkait menciptakan suasana yang kondusif dan berlaku netral, agar Pilkada menghasilkan pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat banyak.
Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu,SH,Msi dan Sekretaris Hj Melizar Latif,SE,MM menambahkan, Partai Demokrat tetap objektif dan rasional dalam melihat kondisi Sumut secara menyeluruh.
"Kita tidak ingin melakukan manuver, sikap yang tidak berorientasi kepada fakta dan kepentingan rakyat. Partai Demokrat juga mengapresiasi sejumlah pencapaian pembangunan yang pengelolaan anggarannya diatas 70 persen, namun harus ditingkatkan" ,kata Herri.
Partai Demokrat tambah Melizar Latif, dipastikan menjadi partai yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat.
“Kami tentu akan mendorong pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum. Selamat bekerja buat Gubsu di tahun 2020, dengan berpedoman kepada visi-misi yang dicanangkan Pemprovsu. Semoga Sumut tetap dalam bingkai Sumut yang maju,aman dan bermartabat," kata Melizar Latif. (r)
