 |
| Sugianto Makmur |
Menurut Sugianto yang juga anggota Komisi B DPRD Sumut ini, kelangkaan pupuk bersubsidi di setiap kabupaten/kota sebenarnya tidak perlu terjadi.
"Pupuknya ada tersedia, hanya saja surat keterangan dan regulasinya dari pusat belum turun. Birokrasi yang panjang dan berbelit ini harus dipangkas agar petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2019).
Menanggapi permasalahan ini, Sugianto Makmur meminta pemerintah melakukan upaya-upaya kongkrit dan cepat guna merespon itu.
"Pupuk langka akan mempengaruhi pola tanam dan fase pemupukan, keduanya terganggu. Selanjutnya akan mengakibatkan petani terancam kerugian sangat serius. Proyeksi keuntungan yang akan diperoleh juga menjadi sangat minim," ungkapnya.
Ia menduga hilangnya pupuk bersubsidi ini dikarenakan adanya kekeliruan penyajian data yang dilakukan petugas. Alokasi pupuk bersubsidi di Sumut pada 2019 yang seyogyanya sebanyak 251.909 ton, berkurang siginifikan dari alokasi 2018 yakni 437.392 ton.
"Penghitungan dan kalkulasi alokasi pupuk bersubsidi seharusnya sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari agar petani tidak sampai kesulitan dalam mendapatkan pupuk pada saat musim tanam," katanya.
Dinas terkait, menurut Sugianto, harus ikut ambil peran dan memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan secara baik di level bawah.
"Kelangkaan pupuk bersubsidi harus cepat ditanggulangi agar petani tidak merugi," ucapnya.
Sugianto sangat mengharapkan kepada semua elemen jika menemukan kecurangan dalam distribusi pupuk bersubsidi agar segera melaporkan kepada pihak berwenang.
"Jangan karena ulah mereka (oknum curang, red), petani yang seharusnya mendapatkan jatah pupuk jadi tidak mendapat sama sekali," pungkasnya. (Sdy)
