"Gas subsidi harus disalurkan ke masyarakat miskin. Sedangkan orang kaya dan ASN tidak boleh menggunakan gas subsidi ini," tegas Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib, SH, melalui Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Timur, Usman A. Rachman, SH, MM, dalam arahan Rakor Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg di Aula Setdakab Aceh Timur di Idi, Selasa (12/11).
Mendengar keluhan pihak pangkalan, Usman A. Rachman mengaku kedepan akan mengatur pembelian gas subsidi dengan penyediaan kartu kendali yang dikeluarkan instansi terkait, sehingga pihak pangkalan tidak menjadi dilema dalam penyaluran gas subsidi, karena pemegang kartu kendali hanya masyarakat miskin.
"Pihak pangkalan juga terkadang susah menandai siapa yang berhak mendapatkan gas subsidi dan siapa yang tidak berhak, sehingga seluruh masyarakat yang mengantri berjam-jam didepan pangkalan. Bahkan terkadang jatah tabung yang disalurkan agen penyalur ke sebuah pangkalan hanya 300 tabung, sedangkan masyarakat yang mengantre mencapai 500 orang," jelas Usman A. Rachman.
Kartu kendali yang akan dikeluarkan nantinya berdasarkan data di Bappeda atau BPS Aceh Timur, bukan data asal-asal. "E-Gas Subsidi ini nantinya maksimalnya hanya diperoleh sekitar 18.995 Kepala Keluarga (KK) dalam 24 kecamatan Se-Aceh Timur, karena Aceh Timur hanya memiliki 16,3 persen KK masyarakat miskin berdasarkan data di BPS," sebut Usman A. Rachman.
Hadir dalam kesempatan itu antara lain Kasat Intelkam Polres Aceh Timur AKP Sudianto. Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Timur, M. Amin, SH, MH. Kepala DPMPTSP Aceh Timur, M. Reza Rizki, S.STP, M.Si. Kasatpol-PP&WH Aceh Timur, T. Amran, SE, MM. Kabag Humum Setdakab Aceh Timur, Abdul Muthallib, SH, dan Kabag Ekonomi Setdakab Aceh Timur, Drs. Hasan, dan para agen penyalur serta pangkalan penyaluran gas subsidi di Aceh Timur. (Said).
