Hal ini disampaikan kepada Metro Online saat ditemui di ruang Fraksi PPP DPRD Deliserdang, Kamis (21/11/2019).
Dikatakan Misnan, hal ini sesuai peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2002 dan revisi UU perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Menurut Misnan, penyelenggara perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi penelantaran yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan demi terwujudnya anak yang berkualitas berakhlak mulia.
Oleh karena itu, Fraksi PPP sangat mendukung serta mendesak agar Pemkab Deliserdang membuat pengajuan Perda Perlindungan Anak kepada DPRD agar dapat disahkan.
"Saat ini untuk perlindungan anak di Deliserdang sangat dibutuhkan demi menjaga generasi penerus bangsa dari tindakan Kekerasan, eksploitasi anak, pelecehan seksual dan tindakan yang mengganggu tumbuh kembang anak di Kabupaten Deliserdang ini," ujar Misnan.
Sementara, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Deliserdang Junaidi Malik mengatakan bahwa pihaknya sudah lama mengajukan permohonan kepada Pemkab Deliserdang dan DPRD Deliserdang agar Perda Perlindungan Anak segera dibuat.
"Kami terus memohon untuk pembuatan Perda Perlindungan Anak Deliserdang , untuk menguatkan sosialisasi perlindungan anak agar lebih maksimal dan ini kewajiban yang harus dilakukan menjaga hak hak anak terlindungi," ucapnya.
Dari data yang diperoleh, kekerasan terhadap anak di Deliserdang rentan terjadi baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Kasus ini dapat dipantau di Unit Perlindungan Anak di Reskrim Polresta Deliserdang.
"Hampir setiap hari ada laporan terkait kekerasan terhadap anak," kata Junaidi. (Wan)
