PDIP Sumut Dukung Presiden Jokowi Basmi Radikalisme dan Terorisme

Sebarkan:
Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih
MEDAN - Seruan Presiden Joko Widodo untuk perang melawan radikalisme pasca penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Provinsi Banten patut mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak.

PDI Perjuangan (PDIP) Sumut menilai bahwa ajakan tersebut merupakan langkah menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih mengatakan bahwa keberadaan paham radikalisme yang telah menjurus pada tindakan kekerasan dan terorisme sudah sampai pada ambang batas yang tidak dapat di toleransi lagi.

Menurutnya, paham radikalisme yang sedang berkembang di Indonesia sudah tidak lagi sebatas pada cara berpikir tetapi sudah terorganisir menjadi sebuah gerakan politik.

"Berbahayanya dari gerakan politik kelompok radikalisme ini adalah mereka tidak mempercayai ruang demokrasi yang konstitusional dalam memenangkan kepentingan politiknya," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (11/10/2019).

Japorman menuturkan bahwa cara-cara terorisme saat ini tidak perduli siapa pun korbannya, termasuk keluarganya sendiri. Gerakan politik kelompok radikalisme ini sudah menggunakan berbagai cara untuk menteror masyarakat Indonesia.

Mulai dari teror dengan menggunakan bom, bom bunuh diri, penembakan aparat kepolisian, persekusi dan tindakan kekerasan (anarkisme) dan terakhir penikaman dengan menyasar langsung objek serangannya yaitu salah satu tokoh pimpinan di Indonesia.

"Seruan perang melawan radikalisme ini sebaiknya langsung pada bentuk yang nyata, dengan menyiapkan berbagai perangkat hukum dan memobilisasi aparat keamanan untuk memburu setiap gerak yang mengandung potensi radikalisme politik," jelasnya.

Dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, lanjut Japorman, melawan radikalisme harus menjadi perhatian serius. Potensi terorisme dari gerakan radikalisme politik ini akan memakan korban fisik kepada siapa saja, tidak saja tokoh dan pimpinan bangsa tetapi juga kepada anggota masyarakat yang secara nyata menentang dan ikut melawan gerakan radikalisme politik ini.

Japorman juga meminta kepada aparat keamanan untuk mengevaluasi kembali protokoler pengamanan para tokoh di republik ini, terutama kepada Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri.

"Peristiwa penikaman terhadap Wiranto menjadi bukti bahwa aparat keamanan lengah dan lalai. Cukuplah hanya sekali ini saja terjadi," ungkapnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari berkembangnya gerakan radikalisme politik yang dapat membahayakan kerukunan yang selama ini telah terbangun.

"Harapan kita semoga bangsa Indonesia tetap dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa dan segera keluar dari ujian dan cobaan yang sedang dihadapi," pungkasnya. (Sdy/Ril)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini