Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Mahasiswa Minta Walikota Copot Kadis dan Pejabat Bermental Koruptor

Tim Redaksi: Rabu, 30 Oktober 2019 | 16:11 WIB

Padangsidimpuan - Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan jaringan aliansi mahasiswa untuk perubahan (Jalan Gempur) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Padangsidimpuan, Rabu, (30/10/2019).

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari polisi dan Satpol PP Kota Padangsidimpuan. "Kami dari Aliansi Mahasiswa Jalan Gempur ingin bertemu bertemu dengan Bapak Walikota Padangsidimpuan. Kami ingin menyampaikan pernyataan sikap kami yang mewakili masyarakat Kota Padangsidimpuan, dengarkan kami Pak Walikota" sebut salah satu kordinator aksi Ady Syahputra, diiringi yel -yel hidup mahasiswa.

 "Sesuai dengan undang - undang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, hari ini kami menyampaikan kritik dan saran kepada Bapak Walikota Padangsidimpuan, demi mewujudkan Kota Padangsidimpuan yang bersinar." ucapnya lagi.

 Massa meminta agar walikota Padangsidinpyan Irsan Efendi Nasution mengevaluasi kinerja beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Massa juga menyuarakan dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh salah satu kepala dinas sesuai berdasarkan LHP BPK tahun 2019. Adapun perbuatan melanggar hukum tersebut yakni tidak membayarkan gaji tenaga honorer, tetapi SPJ gaji honorer tersebut telah dicairkan.

 "Kami meminta agar walikota Padangsidimpuan supaya membersihkan pemerintahan kota Padangsidimpuan dari pejabat bermental koruptor" pungkasnya.

 Sementara unjuk rasa yang digelar mahasiswa Jalan Gempur tersebut, tidak bisa dihadiri langsung oleh walikota Padangsidimpuan tetapi digantikan oleh asisten I walikota Padangsidimpuan Iswan Nagabe. Kepada pengunjuk rasa, Ia mengatakan akan menyampaikan semua saran dan kritik serta pernyataan sikap tersebut kepada walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution. Usai melakukan komunikasi bersama asisten I kota Padangsidimpuan, puluhan pengunjuk rasa membubarkan diri. Berencana mendatangi DPRD Kpota Padangsidimpuan, meminta agardigelar rapat dengar pendapat (RDP) umum terkait dengan persoalan tersebut. (Syahrul)

Baca Juga

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html