 |
Staf Kepresidenan Bersama Pemkab Tobasa dan BPODT Dengarkan
Keluhan Masyarakat Desa Sigapiton
|
Dalam kunjungan tersebut, turut didampingi oleh Bupati Tobasa Darwin Siagian, Wakil Bupati Hulman Sitorus, Sekda Kabupaten Tobasa Audi Murphy Sitorus, Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo beserta rombongan.
Informasi dihimpun dari MC Tobasa, Staff Kepresidenan Annie bersama Siska Hutagalung di depan perwakilan Raja Bius Desa Sigapiton, Marga Sirait, Butarbutar, Nadapdap dan Manurung dan masyarakat menyampaikan tujuan kunjungan Staff Kepresidenan dan rombongan untuk mendengarkan permasalahan yang terjadi di Desa Sigapiton selama ini.
"Pemkab Tobasa sudah menggelar rapat dengan warga Desa Pardamean Sibisa dan Motung yang berdekatan dengan sengketa lahan yang saat ini dikelola BPODT dengan maksud menampung aspirasi warga namun khusus warga Desa Sigapiton tidak hadir ketika itu sehingga saat ini warga berkesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami masyaarakat Desa Singapiton,"sebutnya.
Dikatakannya negara harus hadir di setiap permasalahan yang dihadapi oleh warga negara, untuk itu pihaknya hadir di Desa Sigapiton untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga Sigapiton untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi sehingga dapat ditampung untuk disampaikan ke presiden.
Lanjutnya, pihaknya tidak dimandatkan untuk mengambil keputusan, tetapi semua tanggapan-tanggapan diupayakan bisa membantu proses yang sudah berjalan selama ini.
" Sebenarnya, kemarin Jumat (27/9/2019) kami sangat mengharapkan kehadiran Warga Desa Sigapiton di Kantor Bupati Tobasa karena banyak hal yang bisa langsung dikonfirmasi dan saat ini kita hadir di Desa Sigapiton untuk mendengarkan aspirasi warga," ujarnya.
Mewakili Bius Raja Na Opat, Jabangun Sirait didampingi Raja Bius lainnya Hiras Butarbutar, J Nadapdap dan Manogu Manurung mengucapkan, berterimakasih atas kehadiran Staff Kepresidenan, Bupati Tobasa, BPODT dan rombongan di Desa Sigapiton karena langsung melihat kondisi Desa Sigapiton yang berpenghuni 142 Kepala Keluarga (KK) dan 390 penduduk dan berharap dapat menyapaikan aspirasi masyarakat ke Presiden.
Raja Bius Manurung diwakili oleh Manogu Manurung menyampaikan beberapa permasalahan di Desa Sigapiton, yakni dari 914 hektar tanah wilayat adat Desa Sigapiton saat ini tersisa hanya 81 hektar, untuk persawahan dan perkampungan dan meminta agar 914 hektar tanah adat Sigapiton dikembalikan ke masyarakat.
"permasalahan khususnya untuk tanah wilayat adat Desa Sigapiton seluas 914 hektar ditinjau ulang sehingga batas-batas wilayah terlihat dengan jelas dan meminta agar pemerintah menerbitkan Surat Keterangan (SK) tanah adat Sigapiton serta memperbaiki infrastruktur jalan menuju perkampungan," ucapnya.
"Kami takut Desa Sigapiton menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasioanal (KSPN), kami takut disana, maka kami meminta agar tanah wilayat adat Desa Sigapiton diperjelas dan dikeluarkan SK-nya," tambahnya.
Selanjutnya, Staff Kepresidenan Siska Boru Hutagalung menyampaikan pihaknya sudah mencatat dan mengakomodir keluhan masyarakat dan akan disampaikan ke Presiden. (OS)
