 |
| Aliansi Mahasiswa Binjai membacakan tiga pernyataan sikap mereka di hadapan para legislator. |
Tiga pernyataan itu antara lain, menolak revisi UU KPK dan UU KUHP, meminta Pemerintah Republik Indonesia menindak tegas para pelaku maupun perusahaan pembakar hutan dan lahan, termasuk mencabut izin usahanya, serta mempertanyakan kejelasan status Gedung DPRD Kota Binjai.
"Atas ketiga pernyataan sikap ini, kami Aliansi Mahasiswa Binjai turut menantang DPRD Kota Binjai menjawab dan mengeluarkan pernyataan resmi di hadapan masyarakat Kota Binjai," seru orator aksi, Zulham Effendi.
Menyikapi hal tersebut, Kerua DPRD Kota Binjai Shri Noor Syah Alam Putra, didampingi para pimpinan dan anggota legilsatif lainnya, akhirnya bersedia menjawab tantangan dan menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa.
"Kami seluruh anggota DPRD Kota Binjai Dengan ini akan menindaklanjuti seluruh aspirasi dan tuntutan Aliansi Mahasiswa Binjai, dengan cara menyampaikannya langsung ke DPR RI," jawabnya.
Selain itu pula, lanjut Shri Noor Syahalam Putra, mulai besok, DPRD Kota Binjai akan membuat pengumuman resmi ke media sosial, terkait dukungan pihaknya terhadap mahasiswa yang menolak revisi UU KPK dan UU KUHP.
Kemudian, turut mendesak Pemerintah Republik Indonesia menindak tegas pelaku dan perusahaan pembakar hutan dan lahan, termasuk mencabut izin usahanya, serta mempertanyakan kejelasan status Gedung DPRD Kota Binjai, yang sampai saat ini belum selesai dibangun.
Tidak lama setelah mendengarkan pernyataan resmi Ketua DPRD Kota Binjai, ribuan mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib, dengan pengawalan ketat ratusan petugas kepolisian dan Satpol PP.
"Dengar kawan-kawan semua, hari ini kita Aliansi Mahasiswa Binjai telah menang. Sebab aspirasi telah kita diterima dan siap ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Binjai," seru orator aksi lainnya, Ade Rinaldi. (Ismail)
