Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Gagal Maju Sebagai Caleg, Monang Sitorus Tetap Himbau Para Pendukung Jangan Golput

Tim Redaksi: Selasa, 16 April 2019 | 17:37 WIB



Monang Sitorus SH MBA
TOBASA | Monang Sitorus terpaksa harus mengelus dada. Harapannya pupus akibat pihak Bawaslu tidak dapat memberikan keadilan terhadap hak konstitusionalnya untuk dapat terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tobasamosir dari Dapil 3.

Dalam hal ini usaha yang dilakukannya melalui Partai Perindo Tobasamosir sudah maksimal, mengingat proses yang ada sudah dibuat demi terwujudnya keadilan baginya untuk maju sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Toba samosir.

“Monang Sitorus tetap berjiwa besar dalam hal ini, dan selanjutnya meminta kepada pendukungnya yang kurang lebih berjumlah 8000 (delapan ribu) pemilih agar tetap datang ke TPS untuk memberikan suaranya dalam Pemilu tanggal Rabu 17 April 2019 sebagaimana,” kata Kuasa Hukumnya, Tetty Siregar SH.

Tetty Siregar lebih lanjut menjelaskan secara singkat terkait upaya yang dilakukan oleh Monang Sitorus. Awalnya, meskipun seluruh dokumennya telah lengkap dalam Silon KPU, Monang Sitorus tidak dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) karena pernah menjadi mantan narapidana sebagaimana yang diatur dalam PKPU 20 Tahun 2018 tentang pencalonan.

Selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dimana mantan narapidana dapat menjadi Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD. Selanjutnya KPU mengeluarkan PKPU 31 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU 20 Tahun 2018 tentang pencalonan.

Dilanjutkan Tetty, dalam PKPU 31 Tahun 2018 pasal 45 A  telah diatur hal-hal yang harus dipenuhi oleh partai untuk calon yang mantan napi tersebut dengan hanya melengkapi kembali persyaratan dalam jangka waktu 3 hari setelah PKPU 31 diundangkan. Namun oleh KPU Tobasa tidak melayani hal tersebut. Melainkan mengatakan, tidak bisa lagi maju karena sebelumnya tidak pernah mengajukan Sengketa di Bawaslu.

Oleh karena respon KPU Tobasa tersebut maka Perindo Tobasa melaporkan KPU Tobasa ke Bawaslu Tobasa dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran Administratif karena telah tidak sesuai prosedur, mekanisme dan tatacara yang diatur oleh PKPU 31 Tahun 2018 yang kemudian oleh Bawaslu Tobasa menghentikan laporan tersebut karena telah lewat waktu.

Namun Bawaslu Tobasa pun telah bertindak tidak sesuai prosedur,mekanisme dan tatacara Penindakan pelanggaran. Di mana laporan yang dihentikan tidak dapat diregister, namun Bawaslu Tobasa memberikan register.

Terhadap hal tersebut, tambah Tetty, partai Perindo Tobasa telah mengajukan Laporan Pelanggaran Administratif yang dialkukan oleh Bawaslu Tobasa dan KPU Tobasa ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang mana oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengabulkan sebagian dengan menghukum Bawaslu Tobasa karena telah salah dalam melakukan Administrasi penanganan pelanggaran. Tapi terhadap perbuatan KPU Tobasa, dianggap Bawaslu Sumut telah sesuai PKPU 20 tahun 2018.

Tidak puas dengan putusan Bawaslu Sumut tersebut, Partai Perindo mengajukan permohonan Koreksi Putusan kepada Bawaslu RI di Jakarta karena menilai Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Putusannya telah keliru karena masih menggunakan PKPU 20 tahun 2018 bukan PKPU 31 tahun 2018 yang berdampak hilangnya hak konstitusionalnya Monang Sitorus tidak masuk dalam DCT.

“Oleh Bawaslu RI, atas permohonan koreksi tersebut telah mengeluarkan putusan menguatkan putusan Bawaslu Sumut yang kami nilai telah keliru karena menjadikan PKPU 20 Tahun 2018 sebagai dasar peraturan dalam pertimbangan hukumnya bukan PKPU 31 Tahun 2018,” sebut alumni Fakultas Hukum HKBP Nommensen ini.

Dalam hal ini, pihaknya berkesimpulan bahwa KPU Tobasa , Bawaslu RI, Bawaslu Sumatera Utara dan Bawaslu Tobasa diduga telah sengaja tidak  memberikan keadilan dan kepastian hukum Perindo dan Monang Sitorus yang berdampak menghilangkan hak konstitusionalnya Monang Sitorus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir.(rel)


Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html