Boru Sirait (45), salah seorang warga Desa Lintong Julu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir mengatakan, selama ini di tempatnya tinggal ada kecenderungan petugas pendamping mendata warga hanya berdasarkan kedekatan. Bahkan, dugaan tersebut menguat setelah terlihat penerima dana PKH justru orang-orang yang dekat dan juga tergolong dari orang yang mampu bahkan ada juga Penerima PKH tersebut dari Perangkat Desa.
“Kami yang membutuhkan, justru tidak kebagian. Saya sudah lama ditinggal mati oleh suami. Hanya saya sendirilah yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup kami bersama ketiga anak saya yang masih duduk di bangku sekolah. Terkadang, kami makan, hanya ditemani garam dan nasi. Sampai saat ini saya belum pernah menerima bantuan. Padahal, bulan Agustus 2018 kemarin, sudah dilakukan verifikasi dan validasi data," papar Boru Sirait dikediamannya Senin (4/3/2019).
Terpisah, hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Bonatua Lunasi Toba Samosir bahwa ada beberapa oknum perangkat Desa menerima manfaat Bantuan sosial PKH tersebut.
Seperti pengakuan Boru Sitorus (47) warga Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi bahwa bantuan PKH ditempat mereka juga tidak tepat sasaran. "seharusnya bantuan pemerintah ini mesti tepat sasaran. Ini, malah yang menerima bantuan PKH sebagian perangkat Desa? Kasihan kepada warga yang memang tidak mampu justru tidak dapat bantuan apapun," keluhnya dengan raut wajah yang tampak kecewa.
Menanggapi hal ini, Kadis Sosial Toba Samosir Raja Ivan Sinurat saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya mengatakan agar siapa saja yang mengetahui siapa-siapa saja yang menerima bantuan PKH tersebut akan tetapi si penerima sudah mampu, secepatnya dilaporkan kepada mereka.
"Tolonglah dilaporkan ke kita langsung, akan secepatnya kita coret namanya dari data Penerima bantuan sosial PKH ini. Tidak usah dilaporkan kepada Pendamping PKH Kecamatan. Kita akan terus telusuri ini kenapa bisa terus datanya tidak dicoret para Pendamping PKH Kecamatan," terang Kadis dengan lantangnya. (OS)
