BandaAceh - Setelah lebih kurang 14 tahun kesepahaman damai Aceh, lewat memorandum of understanding (MoU). Kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan dan cita-cita.
Padahal, MoU yang ditandangani di Helsinky, Finlandia, pada 15 Agustus 2015 lalu adalah awal kebangkitan Aceh, paska konflik panjang yang mendera propinsi paling barat Nusantara itu.
Melihat fenomena kekinian Aceh dimaksud, salah seorang tokoh masyarakat, Amir Hasan Nazri Al-Mujahid merasa miris. Ia menyebut, saat ini Aceh butuh kesejahteraan bukan simbol atau lambang-lambang semata.
"Kita selalu terjebak pada janji manis dan harapan palsu. Kesejahteraan menjadi harapan yang tak kunjung tiba. Sebaliknya, kebutuhan lambang dan simbol Aceh malah seperti prioritas segelintir elit jelang tahun politik ini," ungkap Amir Hasan Nazri Al-Mujahid ketika di hubungi dari Banda Aceh, Sabtu (9/3/2019).
Putra bungsu Almarhum Mayor Jenderal Amir Husein Al-Mujahid itu menuturkan, kondisi Aceh paska damai sebenarnya sudah harus sejahtera. Kesejahteraan sudah didepan mata. Hanya saja kita semua dibelenggu dengan persoalan simbolisme semata.
Maksudnya, kata dia, segala daya hendaknya dipergunakan untuk membangun Aceh secara komprehensif. Tidak lagi sibuk memperdebatkan lambang atau simbol ke-Acehan yang sebenarnya belum menyentuh substansi kesejahteraan rakyat.
"Bendera Aceh, lambang, hymne dan lainnya penting. Tapi jauh lebih penting mendongkrak perekonomian sehingga rakyat sejahtera," ungkap Acang, sapaan akrab Amir Hasan Nazri.
Ia memohon kepada pemangku kepentingan di tataran eksekutif dan legislatif Aceh agar tidak lagi memperdebatkan simbolistik Aceh. Akan tetapi, merajut kebersamaan dalam membangun Aceh yang sejahtera.
Lebih lanjut diungkapkan, elit politik lokal Aceh jangan lagi mengelukan simbol-simbol ke-Acehan yang sebenarnya tidak dibutuhkan rakyat. Malah hal itu, dikhawatirkan memicu memperkeruh suasana damai Aceh yang telah terbina.
"Ini tahun politik. Isu bendera dan simbol jangan lagi dijual. Jualanlah program, visi dan misi membangun Aceh baru yang sejahtera atau New Aceh Sociaty," tukas salah seorang cucu Raja Karang ini.
"Orang tua kami dahulu meninggalkan jabatan di pemerintahan demi memperjuangkan hak-hak dan marwah Aceh. Bukan malah dengan alasan perjuangan, kemudian mendapatkan jabatan tertentu," tambah putra bungsu Amir Husen Al-Mujahid. (Syaf).
