Komisi C DPRD Binjai gelar rapat dengar pendapat dengan (RDP) Dinas Pekerjaan Umum |
BINJAI | Komisi
C DPRD Binjai gelar rapat dengar pendapat dengan (RDP) Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) di Ruang Rapat DPRD Binjai, Senin (11/2/2019).
Rapat Dengar Pendapat di Pimpin langsung ketua Komisi C
DPRD Binjai Irfan Asriandi dan di hadiri anggota Gim Ginting, Tengku Matsah, Hasian Siregar, Muhammad Yusuf
(Ucok Aang)
Namun di sayangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Binjai, Elvi Kristina kembali mangkir dari
Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi C.
Elvi yang diminta datang untuk di dengar penjelasannya
soal proyek swakelola di Kota Binjai hanya mengutus Kepala Bidang Bina Marga,
Kuspriyanto dan Kepala Bidang Cipta Karya, Ridho Indah Purnama.
Ketua Komisi C DPRD Binjai, Irfan Asriandi digelar di
Ruang Rapat Komisi mereka. Irfan bersama rekan sejawatnya sesama legislator
menyesalkan sikap Elvi yang terkesan enggan hadir dalam RDP tersebut.
"Kami ingin
melihat realisasi bukti fisik dan dokumentasi pengerjaan swakelola yang
dikerjakan tahun 2018. Ini yang kedua kalinya tidak datang," ujar Irfan.
Politisi Partai
Amanat Nasional ini tidak tahu pasti alasan Elvi mangkir. Hanya saja, kata
Irfan, menurut utusannya yang hadir disebutkan kalau Elvi mewakili Dinas PUPR
tengah mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan meninjau ke lapangan.
"Senin depan
kita pnggil lagi untuk RDP," ujar Politisi Partai berlambangkan matahari
Irfan Ahmadi.
Informasi
dihimpun, Dinas PUPR Kota Binjai melalui ketiga bidangnya yakni, Pengairan,
Cipta Karya dan Bina Marga ada mengelola dana proyek swakelola tidak capai Rp10
miliar. Dari jumlah ini, Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai yang paling
banyak mengelola dana swakelola tersebut.
Yakni mencapai Rp5
miliar. Disoal ini, Irfan belum mengetahui persis. Karenanya, Komisi C DPRD
Binjai menggelar RDP guna mengetahui anggaran proyek swakelola yang dilakukan
oleh Dinas PUPR.
Irfan menambahkan,
Komisi C DPRD Binjai selaku mitra kerja Dinas PUPR hanya ingin menjalankan
fungsi pengawasan terhadap proyek swakelola tersebut. Karenanya, RDP ini
digelar.
"Sampai saat
ini belum tahu kami. Harusnya laporan realisasi untuk tahun 2018 sudah
diketahui," tandasnya. (Ismail)