Dalam pengarahannya Danrem 022/PT mengatakan, TNI pada hakekatnya tidak boleh terlibat pada kegiatan yang bersifat politik praktis. Politik TNI adalah politik negara yang hanya berkaitan dengan kedaulatan, keselamatan dan kesatuan bangsa dan negara. Setiap langkah yang dilakukan harus selalu berada pada koridor aturan yang berlaku dan harus tetap mencerminkan netralitas TNI.
Menurut Danrem 022/PT, seluruh prajurit Jajaran Korem 022/PT khususnya di Kodim 0203/Lkt tetap menjaga netralitas, soliditas dan membantu Pemda dan Polri dalam menciptakan situasi keamanan wilayah yang aman dan kondusif.
Meski demikian, apabila ditemukan anggota yang tidak netral atau memihak ke salah satu partai politik, maka pihaknya akan memberikan sanksi secara tegas, yakni dengan sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap prajurit untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran dilakukan.
"Apabila ditemukan melanggar undang-undang konsekwensinya adalah sanksi yang dilihat dari besar kecilnya pelanggaran prajurit," lanjut Danrem 022/PT.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya pembinaan netralitas TNI dalam Pemilu satuan jajaran Korem 022/PT, sehingga sikap netralitas TNI dalam Pemilu dikalangan prajurit terpelihara secara Konsisten.(022/pt)
