Pasalnya, jembatan yang ketiga kali gagal pelaksanaan pembangunan, mencerminkan Medan Utara masih menjadi anak tiri bagi ibukota Sumatera Utara. Hal itu ditegaskan Tokoh Pemuda Belawan, Togu Silaen, Kamis (1/11).
Dikatakan pria yang memprakarsai Forum Masyarakat Sicanang (Formasi) ini, banyak permasalahan di pesisir unjung Kota Medan, artinya, masalah Jembatan Sicanang merupakan masalah utama yang tidak selesai selama 3 tahun belakangan.
Dengan contoh itu, banyak permasalahan lain yang belum diprioritaskan Pemko Medan untuk membenahi insfrastruktur, misalnya, jalan, lampu jalan, sekolah, drainase dan lainnya.
"Bagaimana kita percaya dengan pemerintah, dari segi insfrastruktur saja kita tidak diprioritaskan. Ini bukti, Medan Utara sebagai anak tiri. Kita minta keseriusan Pemko untuk membenahi masalah yang ada di Belawan khususnya Jembatan Sicanang," tegas Togu.
Harapannya, dengan gagalnya pelaksanaan proyek yang tidak rampung mengerjakan jembatan itu, Pemko Medan untuk mengevaluasi dan memberikan pekerjaan kepada orang yang berkompeten sesuai ahlinya. Agar bisa memberikan hasil baik untuk masyarakat di Sicanang.
"Semoga ini jadi catatan bagi Pemko Medan, untuk lebih serius membenahi insfrastruktur di Medan Utara. Jangan jadikan Belawan sebagai kecamatan yang ditinggalkan dari sisi pembangunan kedepannya," sebut Togu.
Hal senada juga tegaskan, Anggota DPRD Medan, HT Bahrumsyah, Pemko Medan telah lalau memberikan kepercayaan kerja kepada orang yang gagal, seharusnya pembangunan itu sudah rampung di tahun 2016.
"Ini terkesan, Pemko Medam tidak serius membangun insfrastruktur di Medan Utara. Jadi, pembangunan itu asal jadi, lihatlah proyek yang dikerjakan oleh orang yang tak punya potensi, hasilnya, tidak profesional," ungkap Bahrum.
Ditegaskan Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, pihaknya menegaskan kepada inspektorat agar melakukan pemeriksaan kepada bada penyelenggara lelang di Bina Marga, karena proses tender terkesan ada permainan dan pembekingan oknum pejabat.
Buktinya, pembangunan itu tetap dipercayakan kepada pemenang tender yang sudah gagal di tahun 2016 dan 2017. Untuk itu, peristiwa yang sudah terjadi, menjadi catatan untuk dilakukan evaluasi kepada pemenang tender.
"Bagaimana percepatan pembangunan di Medan Utara terlaksana, kalau pengerjaannya asal jadi. Apalagi ada permainan dalam tender. Kita minta dengan tegas, penegak hukum dari kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut ini," tegas Bahrum.
Padahal, lanjut Bahrum, wali kota adalah pimpinan daerah yang memiki potensi suara yang cukup signifikan di Medan Utara. Dengan demikian, wali kota telah mengecewakan masyarakat di Medan Utara.
"Kita minta wali kota, harus punya sikap tegas, banyak masalah insfrastruktur di Medan Utara belum terlaksana, seperti revitalisasi pasar, jalan, drainase dan lainnya. Ini harus jadi prioritas, jangan hanya janji manis selama kampanye," ungkap Bahrum. (mu-1)
