 |
Pendiri Asosiasi Guru Honor Kota Padangsidimpuan Nasarudin Nasution. |
PADANGSIDIMPUAN
| Peringatan hari guru Nasional 25 November 2018 merupakan suatu momen yang
dimana mengingat perjuangan guru salah satu ikut turun tangan dalam hal
mencerdaskan bangsa khususnya generasi muda, tetapi tidak jarang upaya dan
perjuangan guru sering terlupakan dan kurang mendapat perhatian apalagi
menyangkut kesejahteraan, salah satunya adalah guru honorer.
Kepada metro-online.co pemerhati pendidikan dan pendiri
Asosiasi Guru Honor Kota Padangsidimpuan Nasaruddin Nasution S.Pd angkat bicara
terkait kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah kesejahteraan guru
Honorer yang notabenenya tenaga pendidik yang tidak memiliki gaji tetap sesuai
standar yang ditentukan pemerintah.
Nasaruddin Nasution atau yang akrab dipanggil bang Anas
ini berharap kepada pemerintah kota Padangsidimpuan dapat memberikan solusi
terkait menyangkut kesejahteraan para tenaga guru honorer ini.
Kemudian Anas menyebutkan agar Pemerintah kota melalui
walikota Padangsidimpuan terpilih dapat segera merealisasi program yang di
usung saat kampanye. Dimana dari 10 program pokok pasangan Irsan dan Arwin
salah satunya menyangkut kesejahteraan guru. Pada urutan ke 3 dari 10 program
tersebut jelas dikatakan.
"Salah satu dari 10 program kerja walikota dan wakil
walikota padangsidimpuan saat kampanye pada urut ke 3 yaitu peningkatan
pendidikan sebagai kota pelajar dan kesejahteraan guru dan inilah yang kita
harapkan nanti dapat terealisasikan," ungkap Anas saat berbincang dengan
metro-online.co, Selasa (27/11/2018).
Kepada pemko Padangsidimpuan dengan pemerintahan yang
baru ini Anas berharap bahwa janji
kampanye tersebut harus bisa direalisasikan.
Sebagai inisiator pendiri Asosiasi Guru Honor Kota
Padangasidimpuan, dirinya berharap agar ada pemerataan kesejahteraan kepada
guru - guru honor khususnya yang bertugas di SD dan SMP Negeri di kota dalihan
natolu ini.
"Ketika ada niat baik dari pemerintah kota
padangsidimpuan untuk pemerataan kesejahteraan guru honor, ini tidak akan
menambah beban atau pagu anggaran," ucap Anas.
Dalam hal ini tergantung kemauan pengambil kebijakan di kota ini. Kalau masalah tehnis, Anas
menyebutkan pihaknya bersedia koordinasi atau komunikasi.
"Kebijakan yang di terapkan manajemen pendidikan di
kota Padangsidimpuan selama ini menciderai rasa keadilan," tegasnya.
“Anas lebih jauh mengatakan bahwa yang di terapkan selama
ini jelas tidak fair, pemberian honor semestinya bukan dari jalur dimana
seorang guru masuk untuk mengajar di satu sekolah. Kalau ini standarnya maka
akan ada hal yang menyalahi hukum,” ungkapnya lagi.
Selain itu kata Anas, sejak tanggal 6 desember 2017 yg
lalu, sebanyak 322 orang guru honor yang bertugas di tingkat SD dan SMP sudah
sejajar di mata hukum, namun dalam hal pembayaran honor masih terjadi
kepincangan.
"Bila ini tidak segera di robah maka pemerintahan
sekarang tidak ada bedanya dengan pemerintahan terdahulu. Kebijakannya tetap
membela sahwat oknum oknum di penyelenggara pendidikan untuk mengambil
keuntungan pribadi,” tegas Anas.
Terakhir Anas menyampaikan bahwa sampai saat ini belum
ada tanda - tanda upaya pemko Padangsidimpuan untuk meningkatkan kesejahteraan
tenaga guru honorer ini.
Ia berharap pemerintah kota Padangsidimpuan agar
mengusulkan anggaran untuk kesejahteraan guru honorer pada rencana anggaran
pembelanjaan daerah (RAPBD) untuk tahun 2019 ini.
"Dengan usulan tersebut semoga 10 program kampanye
walikota Padangsidimpuan yang salah satunya peningkatan sebagai kota pelajar
dan kesejahteraan guru dapat terealisasikan," pungkasnya. (syahrul)
