 |
| APK yang tampak menghiasi Kabupaten Langkat, yang tak kunjung ditertipkan Bawaslu. |
LANGKAT-Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Kabupaten Langkat, diminta untuk bekerja dan sungguh-sungguh dalam
menertipkan Alat Praga Kampaye (APK). Sehingga jangan ada image (pandangan)
tebang pilih dalam melakukan penertipan.
"Penertipan APK inikan kerjaan Bawaslu, makanya kerjakanlah pekerjaan
ini dengan sungguh-sungguh. Jangan ada pandangan mentang-mentang baru ditindak,
yang lain tidak, kita gak mau Bawaslu Langkat, dinilai seperti itu,"
terang Thomas Saputra, Rabu (28/11/2018).
Dirinya juga heran, selama ini entah apa pekerjaan dari Bawaslu Langkat,
selaku pemilik kewenangan penuh untuk menjalankan tugas dalam pengawasan. Baik
itu pengawasan APK yang menyalahi aturan dan pelanggaran lain yang mungkin
terjadi. "Entah apapun kerjaan Bawaslu Langkat kali ini, gak tahu
kita," singgung Thomas.
Disinggung kalau kemarin ada pertemuan membahas penertipan APK, diakuinya,
ada kader Perindo, yang mengikuti pertemuan. "Kalau ada undangan, kader
Perindo pasti mengikuti, kebetulan kemarin saya tidak hadir," jelas Thomas
Dirinya mengakui, sejauh ini para kader Perindo, sudah menjalankan
ketentuan yang ada. Bahkan dirinya selalu menekankan kepada seluruh kader untuk
mengikuti semua peraturan yang sudah ditentukan. Baik itu kader yang
mencalonkan diri jadi Calon Legislati (Caleg) dan lainya. Namun, yang jadi
masalah dilapangan, terkadang ada seolah-olah pandangan tebang pilih Bawaslu
Langkat, dalam menjalankan tugas.
"Maunya, satu ditertipkan yang lain juga mesti ditertipkan. Sehingga
tidak ada kecemburuan dan terkesan tebang pilih. Inikan tidak, mentang-mentang
baru ditertipkan dan yang lama tidak. Nanti ada caleg dari si A dan B tidak,
yang lain ditertipkan, yang lain boleh dan yang tidak boleh," singgung
Thomas, kembali diujung selularnya.
"Kalau memang mau tertipkan, mari tertipkan semua, jika ada APK
melanggar, koyak langsung APK yang tidak sesuai ketentuan yang sudah
ditentutakan," timpal Thomas, kembali.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Langkat, sempat melakukan pertemuan atay
rapat bersama antara Bawaslu, KPU Langkat, Polres Langkat, Polres Binjai,
Satpol PP, Satlantas dan Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wapres serta 15
Parpol dan Gakkumdu Langkat/ Binjai, untuk menyamakan persepsi terkait
aturan APK dan BK Pemilu 2019.
"Iya, m3mang semalam kita ada melakukan rapat koordinasi pembahasan
APK," kata Hendra Budi, selaku Kabib Perda Satpol PP.
Jelas dia, dalam pertemuan yang dihadiri stakeholder yang ada seperti
aparat kepolisian dan lainya. Disepakati, jika dalam waktu 10 hari baik Parpol
dan Para Caleg serta Pendukung Pilpres, diminta untuk menurunkan sendiri APK
yang tidak sesuai ketentuan. "Itu sedikit hasil dari rapat, setidaknya ada
10 hari kerja mulai dari tanggal 27 November, setiap APK yang tidak sesuai
ketentuan mesti diturunkan," terang dia.
Dan jika tidak kunjjng diturunkan dari jangka waktu yang sudah disepakati,
papar dia, maka pihak terkait akan segera menindaklanjuti atau bergerak untuk
menurunkan APK. "Kita akan bergerak untuk melakukan penertipan segala
bentuk APK yang tidak sesuai ketentuan," tegasnya.
Sebelumnya, Husni Laily beralasan belum juga melakukan penertipan karena
belum menerima desai APK yang sesuai ketentuan. Dan diakuinya, jika mereka
melakukan tindakan penertipan sebelum desai diterima. Ditakutkan akan
menimbulkan gejolak seperti yang terjadi di Kota Binjai. Dimana, salah satu
Parpol menuntut Bawaslu, yang melakukan penertipan. (lkt-1)
