 |
| kondisi pasca gempa yang berujung tsunami di Palu Sulawesi Tengah |
PALU-Minimnya informasi akibat
rusaknya jaringan komunikasi pasca gempa dan tsunami Palu, Sulteng, Sabtu
(28/9/2018) ditambah sulitnya melakukan konfirmasi kepada pejabat tertentu
ketika itu, membuat sejumlah media hanya bisa mempublikasikan berita yang sudah
diterbitkan oleh media lainnya.
Alhasil, satu pemberitaan
terkait kunjungan kerja para menteri pada hari Minggu (28/9/2018) hingga Senin
(30/9/2018), berujung kesalahan informasi. Setidaknya ada 44 media online yang
terindikasi memuat informasi yang tidak akurat itu.
Redaksi Metro-Online.co sendiri
menerbitkannya dengan judul “Izinkan Korban Gempa Ambil Makanan di Mini Market,
Pemerintah Akan Bayar Seluruh Tagihan” yang tayang pada Minggu, 30 September 2018 pukul 11:52 WIB.
Atas kesalahan ini, Mendagri
Tjahjo Kumolo, melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dr Drs Bahtiar Msi langsung
melakukan klarifikasi kepada Redaksi Metro-Online.co lewat surat elektroniknya,
Selasa (02/10/2018).
Pada email yang masuk ke
meja Redaksi pada pukul 16.23 wib itu, Bahtiar mengklarifikasi pemberitaan
terkait pernyataan Mendagri saat melaksanakan kunjungan kera pasca gempa di Palu,
Sulteng.
Dikatakannya, terkait
dengan pernyataan Mendagri saat melaksanakan kunjungan kerja pada hari Sabtu
sampai dengan Minggu, 29 s/d 30 September 2018 di Palu, Sulteng, Kepala Pusat
Penerangan Kementerian Dalam Negeri memandang perlu melakukan klarifikasi atas
kekeliruan pemberitaan yang masih terus terjadi pada sejumlah media.
Bahwa kekeliruan diawali
oleh pemberitaan detikcom dengan judul "Korban Gempa Palu Boleh Ambil
Barang Minimarket, Dibayar Pemerintah"
“Terhadap pemberitaan
tersebut, telah dilakukan klarifikasi oleh Mendagri dan kami mengucapkan terima
kasih kepada redaksi detikcom yang telah melakukan ralat berita pada hari
Minggu, tanggal 30 September 2018 pukul 09.47 wib dan selanjutnya mengubah
judul berita menjadi 'Saat Kunjungan, Mendagri Belikan Korban Gempa Barang di
Minimarket" dan pada bagian akhir berita tersebut, redaksi detikcom telah
meminta maaf atas pemberitaan sebelumnya,” ujar Bahtiar.
Namun demikian, tambahnya,
diidentifikasi sejumlah media masih ada mengangkat dan melakukan duplikasi
pemberitaan secara sistemik dan mengabaikan klarifikasi serta penjelasan yang
telah dilakukan oleh Bapak Mendagri.
“Oleh karena itu, bersama
ini kami menegaskan kembali bahwa berita itu tidak benar. Mendagri adalah
pejabat pemerintah pusat yang tiba pertama di lokasi bencana pada Hari Sabtu,
tanggal 29 September 2018 bersama dengan Menkopolhukam, Panglima TNI, Mensos,
Menkominfo, Menhub, Wakapolri, Kepala BNPB, Dirjen Adwil Kemendagri, Basarnas
dan sejumlah pejabat terkait lainnya,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, pada
forum rapat yang dipimpin oleh Menkopolhukam, Wiranto, dengan memperhatian
kondisi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 setelah Mendagri bersama
rombongan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit dan berkeliling lokasi bencana, kondisi
saat itu sangat darurat. Di mana masyarakat kesulitan bahan makanan dan air
minum serta hampir seluruh aktifitas ekonomi masyarakat terhenti total dan
belum adanya pasokan bantuan karena rusaknya fasilitas komunikasi dan
transportasi.
Sehingga Mendagri
berpandangan dalam forum rapat terbukt pada hari Sabtu tanggal 29 September
2018 termasuk dalam konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018
yang dipimpin oleh Menkopolhukam bahwa untuk memberikan pertolongan pertama
berupa bahan makanan dan minuman khususnya untuk pasien korban bencana yang haus
dan lapar, maka Mendagri berinisiaf untuk mengajak bergotong royong membeli
bahan makanan pada warung, mini market dan toko kelontong yang ada.
Hal tersebut dilakukan
semata-mata sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan Mendagri setelah melihat
langsung kondisi pasien yang hanya diberi makan satu sendok dan air satu
sendok.
Karena situasi darurat
pada Sabtu (29/9) maka Mendagri mengusulkan agar TNI, Polri dan Satpol PP
membantu mengawal proses pembelian bahan makanan dan air minum tersebut dan
dibeli secara bergotong royong. Mendagri juga ikut membeli bahan makanan dan air
minum lalu disalurkan pada pasien yang kondisi lapr dan haus tersebut.
Dengan demikian, mengenai
pembelian makanan dan air minum tersebut disampaikan dalam forum rapat terbut serta
pembelian makanan dan air minum hanya pada warung, tokok kelontong dan
minimarket tertentu saja.
“Tidak ada pernyataan
Mendagri mau pun Menkopolhukam yang mempersilahkan warga masyarakat secara
bebas untuk mengambil barang pada toko, warung dan minimarket tanpa membayar. Serta
tidak ada jaminan bahwa Pemerintah yang akan membayar,” tegas Bahtiar.
Bersama ini, pinta
Bahtiar, khususnya kepada media yang melakukan kesalahan pemberitaan, agar
segera berhenti untuk mencegah dampak lanjutan yang tidak baik. “Kami sangat
yakin rekan media masih memegang teguh kode etik dan memiliki kepekaan,
kepedulian untuk tidak memperkeruh suasana yang sejuk dan membutuhkan informasi
yang positif yang mampu memotivasi warga masyarakat yang terdampak bencana
gempa agar memiliki kekuatan lahir dan batin menghadapi cobaan ini,” harapnya.
Pihaknya berharap dengan
klarifikasi ini, seluruh pemberitaan dimaksud sudah berhenti. “Selanjutnya mari
kita menyatukan kekuatan komponen bangsa termasuk media untuk berpartisipasi
bersama pemberintah dan pemerintah daearah untuk melakukan upaya percepatan
penanganan dan pemilihan dampak bencara gempa Palu, Donggala, Sigi dan Parigi
Moutung Provinsi Sulawesi Tengah,” akhir Bahtiar.
Atas kekeliruan dalam penerbitan berita sebelumnya, sebagai konsekwensinya Metro-Online.co
telah melakukan ralat pada hari Selasa (02/9/2018) malam dan dengan ini memohon maaf kepada pihak pemerintah, khususnya kepada
Kemendagri serta kepada para pembaca. Semoga kesalahan serupa tidak terjadi lagi ke depan hari.
RALAT ini sekaligus dapat menjadi bukti nyata bahwa media kami, Metro-Online.co memegang teguh KODE ETIK JURNALISTIK dan kami ANTI HOAX.
SALAM REDAKSI
