“Kami mengecam
tindakan arogansi Kepolisian saat membubarkan sejumlah aksi demonstrasi yang
ada di Indonesia,” ujar M. Indrawardy Hadiguna selaku Ketua Bakornas BM MPI
kepada wartawan, Kamis (20/9).
Menurut M.
Indrawardy Hadiguna, seharusnya Kepolisian RI melindungi setiap warga negara
yang menyampaikan pendapat di muka umum. Artinya tidak ada tindakan yang
melanggar undang-undang.
“Kami berharap
Kapolri menginstruksikan kepada jajaran Polda se-Indonesia untuk menempuh upaya
mediasi secara persuasif, bukan tindakan prefentif sehingga mahasiswa
merasa nyaman dan tidak ketakutan dalam
menyampaikan aspirasi sesuai dengan tridarma perguruan tinggi,” tambahnya.
Selain itu,
Bakornas BM MPI meminta Kepolisian bertanggung jawab kepada mahasiswa yang
menjadi korban pembubaran paksa pada unjukrasa di depan gedung DPRD Sumut pada
Kamis (20/9).
Dua kelompok massa
yang terdiri dari kelompok yang berorasi tentang keutuhan NKRI dan mahasiswa
berorasi tentang permasalahan ekonomi bentrok di depan gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol
Medan, Kamis (20/9).
Selain mahasiswa,
polisi juga ada yang terluka akibat bentrok tersebut. Polisi dengan cepat
membubarkan paksa kedua kelompok tersebut. (jo)
