Hadir dalam pertemuan dan diskusi tersebut Kepala BNPT Komjen (Polisi) Suhardi Alius dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani. Diskusi juga melibatkan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Peneliti Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, Pusat Studi Agama dan Demokrasi, dan Koalisi Perempuan Indonesia dan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat.
Kepala BNPT menjabarkan informasi perkembangan dari gerakan terorisme dan radikalisme di Nusantara serta ditambahkan berbagai contoh kasus perekrutan kelompok terorisme yang melibatkan keikutsertaan anak-anak dan perempuan. “Radikalisme adalah anti NKRI, anti Pancasila,” ungkapnya. Solusi yang dijalankan selama ini adalah melalui jalur pendidikan, khususnya dalam pelajaran pembentukan karakter.
Hal tersebut dibenarkan dan disepakati oleh Jaleswari. “Aksi terorisme dan radikalisme di Nusantara adalah suatu masalah yang harus segera dituntaskan dan salah satu penekanannya adalah melalui sektor pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Umum PP Muhammadiah Abdul Mu’ti menambahkan fakta bahwa pelaku tindakan terorisme ini tidak takut akan hukuman mati dikarenakan pengaruh ideologi yang sudah sangat merasuk. Dengan dijatuhkannya hukuman mati, pelaku tindakan terorisme justru mengucap syukur, sebab kematian bagi mereka adalah puncak dari apa yang mereka yakini.
Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari berpendapat bahwa isu-isu terorisme yang terjadi bukanlah hanya semata-mata masalah keamanan negara akan tetapi juga keamanan manusia. Ia menjabarkan bahwa dalam doktrin yang dilakukan oleh pelaku-pelaku terorisme dan radikalisme khususnya untuk perempuan dan anak-anak sangatlah berbahaya, baik untuk mereka sendiri dan yang bukan bagian dari bagian organisasi.(alois)
