 |
| Ilustrasi penerimaan siswa baru |
BELAWAN - Keputusan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud yang dilanjutkan Pemko Medan tentang penetapan zona penerimaan siswa baru SMPN dan SMAN sederajat, perlu dikaji ulang.
Pasalnya, masih ada kecamatan di Kota Medan yang belum memiliki sarana atau gedung sekolah negeri. Akibatnya banyak siswa berprestasi tidak bisa masuk SMPN dan SMAN sederajat lantaran alamat tempat tinggalnya jauh dari sekolah pilihan.
Demikian dikatakan Ketua PAN Kota Medan HT Bahrumsyah, Kamis (12/7), menyikapi kondisi sistim penerimaan siswa SMPN dan SMAN sederajat yang saat ini dinilai banyak merugikan siswa, terutama yang beralamat jauh dari sekolah pilihan.
"Jarak alamat tempat tinggal mengakibatkan nilai atau total skor siswa rendah. Sehingga bagi siswa yang alamatnya jauh dengan sekolah akan kalah bersaing dengan siswa yang alamatnya dekat dengan sekolah, walau nilai yang diperoleh dari mata pelajaran tinggi," kata Bahrumsyah.
Pria yang juga anggota DPRD Medan ini berharap pemerintah dalam hal ini Pemko Medan jangan memaksakan pemberlakuan zona tersebut sebelum semua sarana pendukungnya tersedia dengan layak.
Sebagai contoh, masih kata Bahrumsyah, di Kecamatan Medan Deli belum ada SMAN sederajat dan di Kecamatan Medan Belawan tidak ada SMPN sederajat. Akibatnya, ratusan calon siswa SMP dan SMA sederajat dari dua kecamatan itu tidak bisa masuk SMPN dan SMAN. Padahal nilai pelajaran yang mereka peroleh bagus.
"Untuk empat kecamatan Medan Utara, hanya Kecamatan Madan Labuhan yang memiliki sarana pendidikan negeri yang cukup. Tiga kecamatan lainnya masih kurang terutama Medan Deli dan Belawan," ungkap Bahrum.
Sementara itu, Amir Syahril, orang tua dari calon siswa SMA mengaku kecewa dengan penerapan zona penerimaan siswa tersebut karena anaknya tidak bisa masuk SMAN 19 dan 9 Medan Labuhan lantaran beralamat di Kec. Medan Deli yang jaraknya jauh dari dua sekolah negeri terdekat dengan tempat tinggalnya.
"Nilai pelajaran anakku bagus, namun kalah dinilai total skor yang merupakan penggabungan nilai pelajaran dan alamat tempat tinggal. Akibatnya anakku harus masuk sekolah swasta yang sesuai dengan kemampuanku membayar uang sekolahnya," ujar pria yang bekerja serabutan itu. (mu-1)
